TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia terpilih, Mahathir Mohamad, telah menyiapkan sejumlah agenda reformasi untuk menyelamatkan keuangan Malaysia dan stabilitas politik setelah kepemimpinan Najib Razak dalam agenda 100 hari kerjanya.
Pertama usai dilantik, Mahathir Mohamad mengkonsolidasikan kekuasaan untuk menjamin stabilitas pemerintah setelah transisi kekuasaan. Setelah disumpah sebagai perdana menteri, prioritas Mahathir Mohamad adalah mengambil tanggung jawab penuh atas semua urusan pemerintahan.
Mahathir dengan cepat menunjuk dan mengungkapkan para pemimpin Pakatan Harapan yang akan bertanggung jawab atas tiga kementerian inti, yaitu, Departemen Keuangan, Kementerian Pertahanan dan Departemen Dalam Negeri, seperti dilansir dari The Independent, 31 Mei 2018.
Baca: Malaysia Bakal Cabut RUU Berita Bohong
Selain itu dalam seminggu terakhir, pemerintah Mahathir Mohamad memulai upaya pembersihan di lembaga-lembaga pemerintah atau media milik pemerintah yang diyakini bermain mata dengan pemerintahan Najib Razak. Sampai saat ini, Kejaksaan Agung (AG), Bendahara Umum dan mantan Komisaris Utama Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), atau mereka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi skandal 1MDB.
Polisi mengangkut sejumlah koper berisi barang-barang yang disita dari apartemen milik mantan Perdana Menteri Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia, 18 Mei 2018. Selain itu, polisi juga menyita 72 koper berisi uang tunai dan perhiasan dari 3-4 unit apartemen milik Najib di Pavilion Residences Apartment. AP Photo
Usai dilantik, Mahathir Mohamad juga fokus pada perubahan sistem birokrasi di bawah pemerintah baru, untuk mendorong untuk reformasi sosio-ekonomi. Salah satunya mengakhiri Pajak Barang dan Jasa (GST) dan mengembalikan subsidi bahan bakar tanpa menimbulkan beban berat untuk keuangan negara.
Baca: Rapat Perdana, PM Mahathir Mohamad Potong Gaji Kabinet 10 Persen
penghapusan GST dan mengembalikan subsidi bahan bakar tanpa mempengaruhi situasi fiskal Malaysia, untuk mengurangi beban utang internasional Malaysia yang mencapai Rp 3500 triliun dan ekonomi secara keseluruhan.
Selain itu sejumlah strategi baru diterapkan untuk memprioritaskan proyek-proyek publik, meningkatkan produktivitas sektor publik, dan mengekang pemborosan dalam pengadaan dan pengeluaran publik. Mahathir juga mengumumkan keputusan pemotongan 10 persen gaji pegawai negeri Malaysia untuk mengurangi beban keuangan.
Baca: Mahathir Mohamad: Utang Malaysia Mencapai RM 1 Triliun Lebih
Konsep proyek kereta cepat High Speed Rail (HSR) Kuala Lumpur - Singapura.[asiaone.com]
Selanjutnya Mahathir Mohamad mulai mengakhir proyek boros Najib Razak dengan mengevaluasi ulang mega proyek yang telah diberikan kepada perusahaan asing.
Salah satu proyek yang ditinjau, yakni East Coast Rail Link (ECRL) akan ditinjau apakah proyek tersebut masih sesuai mengingat situasi fiskal yang menurun di Malaysia dan bagaimana proyek ini diteken, terlepas dari utang besar yang akan ditanggung negara melalui pinjaman lunak dari Bank Exim Cina (85% dari biaya proyek).
Baca: Malaysia Akan Batalkan Proyek Kereta Kuala Lumpur - Singapura
Kemudian proyek kereta cepat Kuala Lumpur - Singapura atau High Speed Rail (HSR). Tidak seperti ECRL, proyek ini merupakan kompetisi tender ketat dari konglomerat Cina, Jepang, Korea dan Eropa. Namun melihat proyek ini belum dimulai membuatnya relatif lebih mudah bagi pemerintah Mahathir Mohamad untuk membatalkan dan mengalokasikan dana tersebut ke proposal kereta api Pan-Borneo yang melintasi negara-negara Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur. Sejumlah kebijakan Mahathir Mohamad diharapkan mampu membawa Malaysia dari keterpurukan fiskal dan peningkatan biaya hidup di bawah masa pemerintahan eks perdana menteri Najib Razak dan membersihkan pemerintahan baru dari skandal korupsi.
