Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diduga Mata-mata, Tiga Warga Iran Dituduh Meretas Akun Para Pejabat AS

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Ilustrasi hacker. mic.com
Ilustrasi hacker. mic.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Kehakiman AS telah mendakwa Korps Garda Revolusi Iran dengan tuduhan peretasan terhadap akun-akun email mantan duta besar AS untuk Israel dan seorang diplomat yang terlibat dalam Perjanjian Abraham, lapor Haaretz.

Tuduhan-tuduhan ini terungkap dalam sebuah dakwaan federal yang dibuka di Washington pada Jumat, 27 September 2024, yang mendakwa tiga warga negara Iran.

Menurut dakwaan, operasi peretasan tersebut juga menargetkan mantan pejabat senior di Gedung Putih dan Departemen Pertahanan AS. Selain itu, mantan wakil direktur CIA dan beberapa wartawan juga termasuk di antara mereka yang terkena dampaknya.

Tiga warga Iran, Masoud Jalili, Seeyed Aghamiri, dan Yasar Balaghi, dituduh sebagai bagian dari cabang spionase siber Garda Revolusi Iran, yang terlibat dalam operasi "peretasan dan pembocoran" sejak 2018.

Dakwaan Departemen Kehakiman AS, yang dibuka pada Jumat, menuduh mereka mengakses informasi intelijen yang sensitif, yang beberapa di antaranya bocor ke media. Tuduhan ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Biden yang lebih luas untuk memerangi campur tangan asing dalam pemilu AS.

Hal ini terjadi setelah pemerintahan Biden juga menuduh Rusia pada September menggunakan outlet media dan influencer media sosial untuk menyebarkan disinformasi. Jaksa Agung AS, Merrick Garland, memperingatkan adanya upaya serupa yang dilakukan oleh Iran untuk mempengaruhi pemilu November 2024. Dakwaan tersebut lebih lanjut mengidentifikasi perusahaan dan infrastruktur Iran yang terlibat dalam peretasan, yang menargetkan banyak individu melalui spear-phishing.

Antara Januari 2021 dan Mei 2023, para terdakwa diduga meretas perangkat berbagai target, termasuk anggota kampanye Trump dan mantan pejabat AS yang memiliki akses intelijen. Khususnya, dua akun email milik mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang terlibat dalam kebijakan Timur Tengah, sementara satu akun lainnya milik mantan duta besar AS untuk Israel, yang kini menjadi bagian dari sebuah wadah pemikir yang memberikan nasihat tentang kebijakan Timur Tengah.

Menurut Haaretz, identitas para mantan pejabat ini masih dirahasiakan.

Perangkat milik orang-orang pelarian Iran dan pejabat senior dari organisasi yang terkait dengan UEA, saingan regional Iran, juga diretas. Serangan-serangan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi intelijen, namun, dalam beberapa kasus, informasi sensitif dibocorkan ke media untuk menyebarkan disinformasi dan mempengaruhi opini publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dua bulan lalu, para jurnalis AS dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama "Robert", yang membagikan rincian orang dalam dari kampanye pemilihan Trump, termasuk dokumen-dokumen mengenai calon wakil presidennya, JD Vance.

Meskipun dokumen-dokumen tersebut tampak asli, para jurnalis menolak untuk mempublikasikannya, karena khawatir akan adanya operasi pengaruh asing yang mirip dengan campur tangan Rusia dalam pemilu 2016, ketika email dari kampanye Hillary Clinton bocor, yang kemudian diketahui sebagai bagian dari operasi intelijen Rusia.

Dakwaan pada Jumat mengaitkan tiga peretas Iran dengan serangan siber tersebut, dengan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa mereka mengakses email dari empat pejabat dalam salah satu kampanye presiden saat ini.

Grup Analisis Ancaman Google mengidentifikasi para peretas veteran Iran dari APT42, sebuah kelompok yang dikenal karena menargetkan kebijakan luar negeri dan pejabat pertahanan. Kelompok ini, yang aktif selama bertahun-tahun, juga telah melakukan peretasan terhadap Israel dan mengumpulkan informasi intelijen di dunia Arab.

Pada 2022, Check Point Software Teknologi Perangkat Lunak Israel mengungkap keterlibatan APT42 dalam meretas pejabat Israel, termasuk mantan Menteri Luar Negeri, Tzipi Livni, dan tokoh-tokoh militer utama. Dakwaan tersebut menandai identifikasi publik pertama dari individu yang terlibat dalam operasi ini.

MIDDLE EAST MONITOR

Pilihan Editor: Fakta-fakta seputar Pasukan Radwan, Unit Elite Hizbullah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mantan PM Inggris, Boris Johnson, Klaim Netanyahu Pasang Alat Sadap di Toiletnya

2 hari lalu

Mantan PM Inggris Boris Johnson. REUTERS/Peter Nicholls
Mantan PM Inggris, Boris Johnson, Klaim Netanyahu Pasang Alat Sadap di Toiletnya

Mantan PM Inggris, Boris Johnson, mengklaim menemukan alat sadap di kamar mandi pribadinya setelah kunjungan Netanyahu pada 2017.


Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

11 hari lalu

Massa aksi dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (AKAMSI) saat menyampaikan orasinya di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rabu, 10 Juli 2024. Aksi ini ihwal kebocoran data PDNS 2 Surabaya dan menyebabkan gangguan pelayanan publik di instansi pusat dan daerah. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

Meutya mengatakan bahwa dugaan kebocoran data NPWP tersebut sedang didalami oleh pemerintah.


Bareskrim Ungkap Kronologi Guru Honorer Retas dan Jual Data ASN BKN

11 hari lalu

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji memberikan keterangan saat konferensi pers kasus manipulasi data email, Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Dalam kasus tersebut polisi menangkap 5 tersangka 2 diantaranya warga Nigeria yang terlibat membuat email dan rekening palsu sejumlah perusahaan ternama dengan mengganti posisi huruf alfabet sehingga menyerupai aslinya dan merugikan korban sebesar 32 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bareskrim Ungkap Kronologi Guru Honorer Retas dan Jual Data ASN BKN

Bareskrim Polri menjelaskan kronologi peretasan dan penjualan data ASN BKN yang dilakukan seorang guru honorer di Banyuwangi.


Guru Honorer di Banyuwangi Retas dan Jual Data ASN BKN, Raup US$ 8 RIbu

12 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Guru Honorer di Banyuwangi Retas dan Jual Data ASN BKN, Raup US$ 8 RIbu

Bareskrim Polri menangkap seorang guru honorer yang diduga membobol dan menjual data pegawai BKN di dark web


DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

12 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

Ketua CISSReC, Pratama Persadha mengatakan saran DJP mengubah kata sandi untuk mencegah terjadinya kebocoran data tidak relevan.


Serba-serbi Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP Warga Indonesia

14 hari lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
Serba-serbi Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP Warga Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data NPWP tersebut.


Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

14 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

Bjorka, seorang hacker, diduga bertanggung jawab atas kebocoran data 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi, Gibran, Kaesang, dan pejabat lainnya.


Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

14 hari lalu

Bjorka. Istimewa
Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

Tak kurang 6 juta data NPWP kena peretasan dan dijual di dark web. Eks penyelidik KPK meilhat pola kemunculan hacker Bjorka seiring isu besar politik.


Berulah Lagi, Bjorka Melakukan Peretasan 6 Juta Data NPWP Termasuk Presiden dan Menteri

15 hari lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
Berulah Lagi, Bjorka Melakukan Peretasan 6 Juta Data NPWP Termasuk Presiden dan Menteri

Simak kasus peretasan dan jual beli data yang dilakukan oleh Bjorka


Respons Sri Mulyani Soal Kebocoran Data NPWP

15 hari lalu

Sri Mulyani berbicara dalam Rapat Badan Anggaran terakhir dengan DPR, Selasa, 17 September 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Respons Sri Mulyani Soal Kebocoran Data NPWP

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kebocoran data NPWP