![Dari kiri ke kanan: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani, berpose sebelum penandatanganan perjanjian Abraham Accord dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di Washington, AS, 15 September, 2020. [REUTERS / Tom Brenner]](https://statik.tempo.co/data/2020/09/19/id_968068/968068_720.jpg)
Tanggapan Uni Emirat Arab
Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan, sementara itu, mengatakan pada X, "UEA tidak siap untuk mendukung hari setelah perang di Gaza tanpa pembentukan negara Palestina."
Dalam konteks yang sama, Anwar Bin Mohammed Gargash, penasihat diplomatik presiden Emirat, mengatakan, "UEA akan tetap bersama rakyat Palestina dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri."
Dia menambahkan bahwa pernyataan menteri luar negeri "mencerminkan keyakinan UEA bahwa stabilitas di wilayah tersebut hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara."
Abraham Accords Peace Institute melaporkan bahwa volume perdagangan antara Israel dan "mitra-mitra perdamaiannya" telah meningkat sejak penandatanganan perjanjian tersebut. Pada Juni tahun ini, misalnya, volume perdagangan antara Israel dan UEA mencapai $283,5 juta untuk enam bulan pertama tahun 2024. Angka perdagangan dengan Bahrain adalah $17,9 juta; dengan Maroko, $8,4 juta; dengan Mesir $76 juta; dan dengan Yordania, $51,5 juta.
Mesir dan Yordania, tentu saja, telah memiliki perjanjian damai dengan Israel sejak tahun 1979 dan 1994.
Seruan untuk mundur dari Kesepakatan Abraham
Dalam sebuah artikel majalah Time yang diterbitkan pada Desember, Sarah Leah Whitson, direktur eksekutif kelompok hak asasi Democracy for the Arab World Now (DAWN), menulis bahwa alih-alih "mengekang pelanggaran Israel", Kesepakatan Abraham telah "mendorong pemerintah Israel yang berurutan untuk semakin mengabaikan hak-hak Palestina."
Ia mengatakan bahwa organisasinya telah "secara terbuka meminta UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan untuk segera menarik diri dari Kesepakatan tersebut dan, bersama dengan para penandatangan perjanjian perdamaian, Mesir dan Yordania, mengakhiri seluruh koordinasi militer dengan Israel."
Israel telah melancarkan perang brutal di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu dalam sebuah serangan yang telah menewaskan sedikitnya 41.206 orang, menurut kementerian kesehatan daerah kantong Palestina tersebut.
Rumah sakit, tempat ibadah, dan bangunan tempat tinggal telah menjadi sasaran serangan, dan Afrika Selatan telah menuduh Israel melakukan genosida di Mahkamah Internasional, mahkamah tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
TIMES OF ISRAEL | ARAB NEWS | MIDDLE EAST MONITOR
Pilihan Editor: Eks Jenderal Israel Tuding Netanyahu Manfaatkan Perang Gaza untuk Tutupi Kasus Korupsi
