TEMPO.CO, Jakarta - Israel telah menolak untuk mengizinkan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk memasuki Jalur Gaza melalui Penyeberangan Perbatasan Rafah, meskipun pemerintah Mesir telah menyetujui kunjungan tersebut, lembaga penyiaran nasional Israel, Kan, melaporkan kemarin.
Seorang diplomat Arab yang tidak disebutkan namanya dikutip oleh Kan mengatakan bahwa Otoritas Palestina meminta Israel dan Mesir untuk membantu memfasilitasi kunjungan Abbas yang telah dijanjikan ke Gaza. Diplomat tersebut menjelaskan bahwa Mesir tertarik untuk memperkuat kehadiran Abbas di Gaza dan visi Otoritas Palesitna untuk daerah kantong tersebut ketika perang berakhir, dan itulah sebabnya Mesir menyetujui pembukaan penyeberangan "luar biasa", yang dikontrol oleh pasukan pendudukan Israel di sisi Palestina.
Baca juga:
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) juga menginformasikan kepada Israel dan Amerika Serikat bulan lalu mengenai perlunya mengamankan jalan bagi kunjungan Abbas ke Jalur Gaza. Surat PLO tersebut ditembuskan ke semua negara di seluruh dunia.
Sejak bulan lalu, Pemerintah Palestina telah memulai komunikasi regional dan internasional untuk memastikan keberhasilan kunjungan Abbas yang sudah ditunggu-tunggu ke Jalur Gaza.
Pimpinan Palestina sudah memulai langkah-langkah diplomatik dan komunikasi di seluruh dunia dalam persiapan kunjungan Abbas dan delegasinya ke Gaza, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa.
Dalam persiapan kunjungan tersebut, pimpinan Palestina telah menghubungi Perserikatan Bangsa-Bangsa, para anggota Dewan Keamanan PBB, negara-negara Arab dan Islam, Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Pimpinan Palestina juga telah mengontak Uni Eropa, Uni Afrika, serta kekuatan global lainnya yang penting, menurut laporan tersebut.
Upaya diplomatik bertujuan untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini sambil mengumpulkan dukungan dan partisipasi. Israel juga telah diberi tahu tentang rencana ini, kata media tersebut.
Kunjungan dimaksudkan untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina saat mereka menghadapi keadaan yang disebut Abbas sebagai "perang genosida" di Gaza.
Pada saat berpidato di parlemen Turki, bulan lalu, Abbas mengumumkan bahwa ia dan seluruh pimpinan Palestina berniat mengunjungi Gaza, yang terus digempur Israel dalam 11 bulan belakangan ini.
Selain itu, kunjungan ditujukan untuk menegaskan kembali bahwa Negara Palestina serta Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) memikul tanggung jawab penuh atas semua wilayah Palestina, dan bekerja untuk memulihkan persatuan nasional, menurut Wafa.
Sejak perang mulai bergolak di Gaza, diskusi telah muncul mengenai tata kelola pascakonflik. Topik itu menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan antara para pejabat Amerika Serikat dan Israel.
Beberapa proposal, termasuk soal pemerintahan internasional Gaza, telah dilontarkan. Para pejabat Israel berulang kali menyatakan penolakan terhadap Otoritas Palestina untuk mengambil alih kendali Jalur Gaza.
Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata segera, dikecam masyarakat internasional karena serangan brutal yang dilancarkannya di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2024 oleh kelompok perjuangan Palestina, Hamas.
Serangan Israel sejak itu telah menewaskan lebih dari 41.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 92.500 orang, menurut otoritas kesehatan setempat.
ANADOLU | JERUSALEM POST | MIDDLE EAST MONITOR
Pilihan Editor: Akses ke Gaza Ditolak Israel, Bagaimana Sebenarnya Otoritas ICC?
