TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Yunus, seorang ekonom berusia 84 tahun yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian, kembali dari Eropa bulan ini setelah ia dipilih oleh Presiden Mohammed Shahabuddin untuk memimpin pemerintahan sementara, memenuhi permintaan utama para pemimpin protes mahasiswa.
Pendahulunya Sheikh Hasina, 76 tahun, meninggalkan negara itu pada 5 Agustus lalu dengan menggunakan helikopter setelah berkuasa selama 15 tahun, yang dijatuhkan oleh protes anti-pemerintah.
Seperti dilansir Al Jazeera, sebagai penjabat PM Bangladesh, Yunus, Minggu, 18 Agustus 2024, telah menyampaikan pidato kebijakan pemerintah pertamanya di mana ia berjanji untuk mendukung komunitas Rohingya yang mencari perlindungan di negara tersebut dan mempertahankan perdagangan garmen Bangladesh.
Berikut poin-poin yang dijanjikannya:
Tentang Rohingya
Menyampaikan prioritasnya di depan para diplomat dan perwakilan PBB pada hari Minggu, Yunus berjanji bahwa pemerintahnya "akan terus mendukung lebih dari satu juta orang Rohingya yang ditampung di Bangladesh".
"Kami membutuhkan upaya berkelanjutan dari komunitas internasional untuk operasi kemanusiaan Rohingya dan pemulangan mereka ke tanah air mereka, Myanmar, dengan aman, bermartabat, dan dengan hak-hak penuh," katanya.
Bangladesh adalah rumah bagi sekitar satu juta orang Rohingya. Sebagian besar dari mereka melarikan diri dari negara tetangga Myanmar pada 2017 setelah tindakan keras militer yang sekarang menjadi subjek penyelidikan genosida oleh pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Myanmar tengah menyaksikan konflik yang meningkat antara militer dan pemberontak Arakan Army (AA) di negara bagian Rakhine barat. Awal bulan ini, badan amal medis Doctors without Borders, yang dikenal dengan inisial MSF dalam bahasa Prancis, mengatakan bahwa lebih banyak orang Rohingya tiba di Bangladesh dari Myanmar dengan luka-luka akibat terperangkap di tengah perang tersebut.
Lebih dari 40 persen dari korban luka-luka adalah wanita dan anak-anak, tambahnya dalam sebuah pernyataan.
Tentang Industri Garmen
Kerusuhan dan protes massal selama berminggu-minggu yang menggulingkan Hasina juga menyebabkan gangguan yang meluas pada industri tekstil yang menjadi penopang utama negara ini, dengan para pemasok yang mengalihkan pesanan ke luar negeri.
"Kami tidak akan mentolerir upaya apa pun untuk mengganggu rantai pasokan pakaian global, di mana kami adalah pemain kunci," kata Yunus.
Sebanyak 3.500 pabrik garmen di Bangladesh menyumbang sekitar 85 persen dari ekspor tahunan senilai $55 miliar.
Tentang Kematian Ratusan Mahasiswa Pendemo
Dalam pidato kebijakannya, Yunus juga mencatat bagaimana selama sebulan terakhir, "ratusan ribu mahasiswa dan rakyat kami yang gagah berani bangkit melawan kediktatoran brutal Sheikh Hasina", dan berjanji untuk menyelidiki kematian mereka.
Lebih dari 450 orang terbunuh antara dimulainya tindakan keras polisi terhadap protes mahasiswa dan penggulingannya tiga minggu kemudian.
"Kami menginginkan investigasi yang tidak memihak dan kredibel secara internasional atas pembantaian tersebut," kata Yunus pada Minggu.
"Kami akan memberikan dukungan apa pun yang dibutuhkan oleh para penyelidik PBB."
Sebuah misi pencari fakta PBB diharapkan segera tiba di Bangladesh untuk menyelidiki "kekejaman" yang dilakukan selama protes yang dipimpin oleh para mahasiswa.
Tentang Pemilu Bangladesh Mendatang
Yunus juga telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil dalam waktu dekat.
Yunus sendiri dihukum karena melanggar hukum perburuhan selama pemerintahan sebelumnya, dalam apa yang dikecam sebagai pengadilan yang bermotif politik.
"Kediktatoran Sheikh Hasina telah menghancurkan setiap institusi negara," kata Yunus.
Ia menambahkan bahwa pemerintahannya akan "melakukan upaya yang tulus untuk mempromosikan rekonsiliasi nasional".
Pilihan Editor: Serangan Israel Bunuh Ayah, Ibu dan Enam Anak di Jalur Gaza
