Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua komisi pemilihan umum (KPU) Bangladesh Kazi Habibul Awal mengundurkan diri pada Kamis setelah menyangkal campur tangan politik dalam pemilu Januari yang memilih kembali pemimpin otokratis Sheikh Hasina. Politikus perempuan itu telah meninggalkan Bangladesh setelah revolusi yang dipimpin mahasiswa.

Awal dan empat komisioner pemilu lainnya semuanya mengajukan pengunduran diri mereka, dengan alasan pemecatan mantan perdana menteri sebagai alasan pengunduran diri mereka.

Mereka adalah pejabat terakhir dari beberapa pejabat publik yang ditunjuk oleh Hasina yang berhenti dari jabatannya sejak kepergiannya, termasuk bos bank sentral dan hakim mahkamah agung.

“Saya dan komisaris lainnya berniat mengundurkan diri mengingat skenario negara yang berubah,” kata Awal kepada wartawan.

Kelima komisaris tersebut memimpin pemilu pada Januari yang menjamin Hasina mendapatkan masa jabatan keempat berturut-turut dan partai Liga Awami serta sekutunya hampir memonopoli kursi.

Pemungutan suara tersebut dirusak oleh rendahnya jumlah pemilih dan diboikot oleh oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) setelah ribuan anggotanya ditangkap dalam tindakan tindakan pencegahan.

Kelompok hak asasi manusia dan pemerintah Barat mengkritik pemungutan suara tersebut sebagai tindakan yang tidak bebas dan tidak adil.

Namun, Awal mengatakan tidak adanya oposisi politik yang tulus terhadap Hasina membuat pemungutan suara itu sendiri dilakukan dengan integritas.

“Partai oposisi utama BNP dan partai-partai sejenisnya tidak berpartisipasi,” katanya.

"Karena pemilu ini merupakan pemilu satu partai, maka tidak ada keharusan untuk mempengaruhi pemilu."

Selama 15 tahun pemerintahan Hasina, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penahanan massal dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap lawan politiknya.

Dia melarikan diri ke India dengan helikopter bulan lalu, di mana dia masih tinggal, dan digantikan oleh penerima Hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus, yang memimpin pemerintahan sementara.

Yunus menghadapi tugas besar untuk merencanakan reformasi demokrasi setelah bertahun-tahun mengalami penindasan, namun kabinet sementaranya belum memberikan indikasi kapan pemilu baru akan diadakan.

Para birokrat senior yang mengundurkan diri bulan lalu telah diberi ultimatum untuk melakukan hal tersebut oleh para pemimpin protes mahasiswa yang menggulingkan Hasina.

Pilihan Editor: UEA Bebaskan 57 Warga Bangladesh yang Dipenjara karena Unjuk Rasa

CHANNEL NEWSASIA