Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bangladesh Effect, Demo Besar Memaksa PM Bangladesh Mundur dan Melarikan Diri

image-gnews
Warga merayakan pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina bersama koordinator protes antikuota di Dhaka, Bangladesh, 5 Agustus 2024. Unjuk rasa yang dimotori mahasiswa itu telah membuat lebih dari 300 orang tewas. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Warga merayakan pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina bersama koordinator protes antikuota di Dhaka, Bangladesh, 5 Agustus 2024. Unjuk rasa yang dimotori mahasiswa itu telah membuat lebih dari 300 orang tewas. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengunduran diri Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang diumumkan pada Senin, 5 Agustus 2024, dalam pidato yang disiarkan di televisi oleh panglima angkatan darat, setelah berminggu-minggu protes disertai kekerasan, telah mengalihkan perhatian kembali pada sejarah pergolakan dan kudeta politik di negara ini. Lantas, apakah ini yang dimaksud dengan Bangladesh Effect? Berikut penjelasannya. 

Demonstrasi massa di Bangladesh yang dimulai sejak Juli lalu akhirnya memaksa PM Bangladeh Sheikh Hasina untuk mundur dari jabatannya. Selama 20 tahun kekuasaannya, unjuk rasa yang dimotori oleh mahasiswa ini telah menyebabkan lebih dari 300 orang tewas, menjadikannya mungkin sebagai ujian terbesar bagi Sheikh Hasina.

Perdana Menteri Bangladesh yang kini berusia 76 tahun itu mengundurkan diri dan meninggalkan Ganabhaban, kediaman megahnya, saat para pengunjuk rasa menyerbu tempat tersebut

Setidaknya 98 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka ketika kerusuhan pecah kembali pada hari Minggu lalu, 4 Agustus 2024. Untuk meredakan kerusuhan, polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet guna membubarkan puluhan ribu orang yang menuntut pengunduran diri PM Hasina.

Kekerasan tersebut menandai salah satu hari paling mematikan dalam sejarah kerusuhan sipil di Bangladesh. Jumlah korban tewas lebih dari 67 orang yang dilaporkan pada tanggal 19 Juli ketika mahasiswa memprotes sistem kuota untuk pegawai negeri sipil.

Protes yang dimulai pada akhir bulan lalu meningkat tajam ketika aktivis mahasiswa di Universitas Dhaka, universitas terbesar di negara itu, bentrok dengan polisi dan demonstran pro-pemerintah. Akar dari protes ini berasal dari sistem kuota kontroversial, yang memberikan hingga 30 persen posisi pegawai negeri kepada anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971 melawan Pakistan.

Hasina pertama kali memimpin partai Liga Awami menuju kemenangan pada 1996, menjalani satu masa jabatan selama lima tahun sebelum mendapatkan kembali kekuasaannya pada tahun 2009, dan tidak pernah kehilangan kekuasaannya lagi.

Seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin otokratis dan pemerintahannya ditandai dengan penangkapan massal terhadap lawan-lawan politik dan para aktivis, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar hukum. Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan akan adanya pemerintahan satu partai oleh Liga Awami.

Protes meletus setelah tanggal 5 Juni ketika Pengadilan Tinggi memerintahkan pemulihan kuota 30 persen untuk keturunan veteran yang berpartisipasi dalam perang kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971. Sistem kuota telah berlaku sejak 1972 dan dihapuskan oleh Hasina pada tahun 2018 sebagai akibat dari protes mahasiswa sebelum pengadilan memberlakukannya kembali pada bulan Juni.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Protes berkembang lebih dari sekadar kuota PNS. Selain mahasiswa, protes diikuti berbagai elemen masyarakat termasuk bintang film, musisi, dan bahkan produsen garmen. Lagu-lagu rap dan kampanye media sosial telah memperkuat seruan agar Hasina mengundurkan diri.

Para mahasiswa yang berunjuk rasa telah meluncurkan program 'Pawai ke Dhaka' hari ini. Di 39 distrik, rumah-rumah dinas, 20 kantor Liga Awami, kantor-kantor polisi, dan berbagai instalasi pemerintah lainnya diserang, dirusak, dan dibakar. Bentrokan antara pengunjuk rasa dengan pemimpin Liga Awami dan organisasi terkait dilaporkan terjadi di beberapa distrik.

Tempat tinggal serta kantor menteri dari partai berkuasa, menteri negara, anggota parlemen, dan pemimpin Liga Awami dirusak di setidaknya 14 lokasi berbeda, dengan beberapa gedung terbakar selama protes yang berlangsung.

Aksi demo mahasiswa memblokir jalan raya utama dan meluncurkan program non-kooperasi, yang meningkatkan kekerasan di seluruh negeri. Kantor polisi dan kantor partai berkuasa menjadi sasaran, dengan laporan bentrokan hebat dan korban yang signifikan. Tiga belas polisi dipukuli hingga tewas di Sirajganj, dan rumah dua anggota parlemen dibakar.

Kerusuhan tidak hanya terjadi di Dhaka, tetapi juga menyebar ke seluruh negeri. Di distrik pusat Munsiganj, dua pekerja konstruksi tewas dan 30 orang terluka dalam bentrokan tiga arah yang melibatkan pengunjuk rasa, polisi, dan aktivis partai berkuasa.

MYESHA FATINA RACHMAN  I DEWI RINA CAHYANI 

Pilihan Editor: Senjata Makan Tuan, Pengadilan Kejahatan Perang Bangladesh akan Sidangkan Sheikh Hasina

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


11 Perbedaan PNS dan PPPK, Mulai dari Hak Keuangan hingga Batas Usia Pensiun

1 jam lalu

Ilustrasi CPNS. Dok.TEMPO/Muhammad Hidayat
11 Perbedaan PNS dan PPPK, Mulai dari Hak Keuangan hingga Batas Usia Pensiun

PNS dan PPPK adalah pegawai ASN yang memiliki perbedaan dari berbagai aspek


Seluk-beluk Gratifikasi: Menilik Ancaman Hukuman Penjara di Kasus Gratifikasi

9 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Seluk-beluk Gratifikasi: Menilik Ancaman Hukuman Penjara di Kasus Gratifikasi

Gratifikasi merupakan semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pn/PN}.


Enam Mahasiswa yang Pasang Spanduk Polisi Biadab di Aceh Dibebaskan tapi Wajib Lapor

9 hari lalu

Polresta Banda Aceh saat melaksanakan konferensi pers terkait penangkapan mahasiswa yang melakukan aksi di DPR Aceh, di Banda Aceh, Jumat, 30 Agustus 2024: Foto: ANTARA/Rahmat Fajri
Enam Mahasiswa yang Pasang Spanduk Polisi Biadab di Aceh Dibebaskan tapi Wajib Lapor

Enam mahasiswa yang ditangkap karena membuat spanduk dengan tulisan provokatif terhadap kepolisian telah dibebaskan Polres Banda Aceh.


20 Anggota DPRD Bangkalan Gadaikan SK Jabatan, Benar Bisa Jadi Jaminan Kredit di Bank?

9 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
20 Anggota DPRD Bangkalan Gadaikan SK Jabatan, Benar Bisa Jadi Jaminan Kredit di Bank?

Anggota DPRD Bangkalan, Madura ramai-ramai menggadaikan SK jabatan mereka sebagai jaminan untuk pengajuan kredit di bank.


Bangladesh Meminta India Pastikan Mantan PM Hasina Diam

10 hari lalu

Sheikh Hasina. REUTERS/Damir Sagolj
Bangladesh Meminta India Pastikan Mantan PM Hasina Diam

Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus menyusul protes massal terhadap pemerintahan yang dijalankannya selama 15 tahun di Bangladesh


Ini Alasan Banyak Orang Indonesia Ingin Jadi PNS, Gaji Bukan Faktor Utama

11 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ini Alasan Banyak Orang Indonesia Ingin Jadi PNS, Gaji Bukan Faktor Utama

Mengungkap temuan Kemenpan RB terkait alasan banyak orang Indonesia ingin menjadi PNS


Segini Kisaran Gaji PNS Pemda 2024 dan Tunjangannya

11 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Segini Kisaran Gaji PNS Pemda 2024 dan Tunjangannya

Berbagai jenis gaji, tunjangan, dan fasilitas yang berhak diterima PNS Pemda 2024


Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

12 hari lalu

Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

Ketu KPU Bangladesh mundur setelah menyangkal campur tangan politik dalam pemilu Januari yang memilih kembali pemimpin otokratis Sheikh Hasina.


Apa Perbedaan PNS dan Karyawan BUMN? Ini Tahapan Seleksi hingga Gajinya

12 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Apa Perbedaan PNS dan Karyawan BUMN? Ini Tahapan Seleksi hingga Gajinya

Sederet perbedaan PNS dengan karyawan BUMN, mulai dari tahapan seleksi hingga keuntungan yang diperoleh


Prabowo Sediakan Anggaran Rp 297 Triliun untuk Gaji dan Tunjangan PNS 2025, Jadi Naik?

14 hari lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Sediakan Anggaran Rp 297 Triliun untuk Gaji dan Tunjangan PNS 2025, Jadi Naik?

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sebesar Rp 297,71 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS pada tahun 2025.