TEMPO.CO, Jakarta - Kesepakatan yang dimediasi oleh Cina untuk memulihkan perpecahan yang telah berlangsung bertahun-tahun antara faksi-faksi Palestina dan membentuk pemerintahan persatuan nasional telah disambut dengan pujian dari Palestina dan tentangan dari Israel, lapor Anadolu Agency.
Kelompok-kelompok Palestina, pada Senin, 22 Juli 2024, mencapai kesepakatan rekonsiliasi setelah tiga hari pembicaraan intensif di ibu kota Cina, Beijing, untuk mengakhiri perpecahan politik mereka sejak 2007.
Perwakilan dari 14 kelompok Palestina, termasuk Gerakan Fatah dan Hamas yang saling berseteru, menandatangani sebuah pernyataan baru yang berjanji untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan.
Perjanjian ini bertujuan untuk mempertahankan kontrol Palestina atas Jalur Gaza setelah berakhirnya serangan Israel yang sedang berlangsung di daerah kantong tersebut.
Para penandatangan perjanjian tersebut mengatakan bahwa mereka akan membentuk pemerintah persatuan nasional sementara untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza yang dilanda perang dan mengadakan pemilihan umum baru.
Baca juga:
Palestina Bersatu
"Deklarasi Beijing merupakan langkah positif tambahan untuk mencapai persatuan nasional Palestina," kata Husam Badran, seorang anggota biro politik Hamas, dalam sebuah pernyataan.
Ia mengatakan bahwa faksi-faksi tersebut sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional untuk mengawasi rekonstruksi Gaza dan mempersiapkan kondisi-kondisi untuk menyelenggarakan pemilu.
Mustafa Barghouti, kepala Inisiatif Nasional Palestina, mengatakan bahwa faksi-faksi Palestina akan mengambil langkah-langkah 'segera' untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut guna memulihkan keretakan mereka.
"Faksi-faksi akan segera mulai mengimplementasikan kesepakatan rekonsiliasi dengan langkah-langkah praktis," katanya kepada Anadolu.
Barghouti mengatakan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang juga merupakan pemimpin Fatah, akan memulai konsultasi dengan semua kelompok untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional sementara.
"Waktu hampir habis. Israel berupaya melikuidasi dan menghancurkan masalah Palestina, dan Palestina tidak punya pilihan selain mengakhiri perpecahan," tambahnya.
Para penandatangan perjanjian tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendirikan Negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi PBB.
Perjanjian tersebut juga menggarisbawahi hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan Israel dan menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional dan Piagam PBB.
Mousa Abu Marzouk, kepala delegasi Hamas untuk perundingan di Beijing, mengatakan kepada Anadolu bahwa diskusi diadakan dalam "suasana positif untuk mencapai persatuan nasional di antara semua faksi Palestina".
"Semua faksi bersatu menentang perang pemusnahan Israel terhadap Jalur Gaza," katanya, seraya menambahkan bahwa faksi-faksi Palestina sepakat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan kesepakatan tersebut.
