![Pejabat Fatah dan Hamas menunggu pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan perwakilan kelompok dan gerakan Palestina sebagai bagian dari pembicaraan intra-Palestina di Moskow pada 12 Februari 2019. [Pavel Golovkin/Pool via Reuters]](https://statik.tempo.co/data/2024/02/29/id_1283764/1283764_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Cina meyakinkan pihaknya mendukung faksi-faksi di Palestina yakni Hamas dan Fatah untuk dapat melakukan rekonsiliasi. Rencana dua faksi besar di Palestina itu akan melakukan dialog rekonsiliasi di Beijing pada 20-21 Juli 2024.
"Cina selalu mendukung faksi-faksi Palestina dalam mencapai rekonsiliasi dan solidaritas melalui dialog dan konsultasi. Kami siap menyediakan wadah dan peluang bagi semua faksi Palestina untuk melakukan dialog demi rekonsiliasi," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jian, Selasa, 16 Juli 2024.
Menurut Lin Jian, pihaknya ingin memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Hamas maupun Fatah untuk bekerja sama demi mewujudkan rekonsiliasi internal Palestina. Namun teknis pertemuan, hanya akan disampaikan pada saatnya bila diperlukan. Lin Jian juga menyerukan diakhirnya perang Gaza.
"Kami juga menyerukan diakhirinya konflik di Gaza lebih awal guna menciptakan kondisi yang diperlukan untuk meredakan situasi di tempat lain, termasuk di Laut Merah. Kementerian Luar Negeri Cina menentang gangguan terhadap kapal sipil dan percaya bahwa jalur pelayaran di Laut Merah harus tetap aman sesuai dengan hukum internasional.
Sebelumnya pemimpin senior Fatah Abdel Fattah Dawla mengatakan Hamas dan Palestina akan bertemu di Beijing sebagai upaya mengakhiri perpecahan internal. Fatah disebut terbuka untuk menyelesaikan dan menghilangkan semua hambatan bagi rekonsiliasi di bawah kondisi sulit warga Palestina di tengah perang genosida di Gaza.
Sebelumnya pada April 2024, Beijing mengakui ada pertemuan Hamas dan Fatah di Beijing. Sebelum pertemuan tersebut, kedua faksi juga mengadakan pertemuan di Moskow pada Februari 2024. Perundingan serupa juga pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Turki, Aljazair, dan Mesir, namun semuanya gagal menghasilkan terobosan dalam proses rekonsiliasi Palestina.
Wilayah Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza telah terpecah secara politik pasca pemilu 2006 yang memberikan kemenangan kepada Hamas sehingga menguasai Jalur Gaza. Pascapemilu pertikaian antara kedua faksi politik itu tak pernah berhenti dan menyulitkan perjuangan Palestina menjadi negara merdeka.
Pemerintahan gabungan antara dua faksi itu berjalan singkat, yaitu hanya satu tahun. Bentrokan berdarah yang meletus pada 2007 semakin melemahkan perjuangan Palestina. Hamas kemudian menguasai Gaza. Sementara Fatah yang menjalankan Otoritas Palestina bermarkas di kota Ramallah, Tepi Barat.
Saat ini, otoritas kesehatan di Gaza mengatakan hampir 38.700 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 89 ribu orang terluka sejak dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023.
Lebih dari sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diinvasi pada 6 Mei.
Pilihan editor: Uni Eropa Jatuhkan Sanksi terhadap Ekstremis Israel atas Pelanggaran HAM terhadap Warga Palestina
