TEMPO.CO, Jakarta -Amerika Serikat dan sekutu memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Myanmar pada Selasa, 31 Januari 2023. Peringatan dua tahun kudeta militer di negara itu pada Rabu 1 Februari 2023 ditandai dengan tekanan untuk Tatmadaw, militer Myanmar, termasuk pada pejabat energi dan anggota junta.
Baca juga: 2 Tahun Kudeta Militer Myanmar, Lebih dari 1,5 Juta Warga Mengungsi
Menurut pernyataan Kementerian Keuangan Amerika Serikat, Washington menjatuhkan sanksi di antaranya kepada Komisi Pemilihan Persatuan, perusahaan pertambangan dan pejabat energi.
Juru bicara kementerian menyebut keputusan terbaru ini menandai pertama kalinya Amerika Serikat menargetkan pejabat Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE) di bawah program sanksi Myanmar saat ini.
Jenderal tinggi Myanmar memimpin kudeta pada Februari 2021. Itu terjadi setelah lima tahun pembagian kekuasaan yang tegang di bawah sistem politik semi-sipil yang diciptakan oleh militer.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta. Gerakan perlawanan menentang militer di berbagai front.
Sanksi terbaru AS menargetkan direktur pelaksana dan wakil direktur pelaksana MOGE. Menurut Kementerian Keuangan, perusahaan itu merupakan badan usaha milik negara penghasil pendapatan terbesar junta.
Pendukung hak asasi manusia telah menyerukan sanksi terhadap MOGE, tetapi Washington sejauh ini menahannya.
Washington juga menghukum Menteri Persatuan Energi Myanmar. Dia ditengarai mewakili pemerintah Myanmar dalam keterlibatan sektor energi internasional dan domestik dan mengelola entitas milik negara yang terlibat dalam produksi dan ekspor minyak dan gas.
Dua BUMN lain, Mining Enterprise No 1 dan Mining Enterprise No 2, serta Komisi Pemilihan Umum, juga terkena sanksi oleh Washington.
Kanada, Australia, dan Inggris juga mengumumkan sanksi. Kanada menargetkan enam orang dan melarang ekspor, penjualan, pasokan, atau pengiriman bahan bakar penerbangan dalam aksinya. Australia menargetkan anggota junta dan perusahaan yang dikelola militer.
Sementara Inggris menunjuk dua kompi dan dua orang lain yang membantu memasok angkatan udara Myanmar dengan bahan bakar penerbangan. Barang itu diduga digunakan junta untuk melakukan kampanye pengeboman terhadap warganya sendiri.
Direktur Advokasi Asia untuk Human Rights Watch John Sifton, mengatakan, bahkan dengan keputusan Selasa, Amerika Serikat masih belum dapat menandingi sanksi yang lebih kuat yang dijatuhkan oleh Uni Eropa.
Kebijakan sanksi yang lebih berat terutama dalam hal pendapatan gas alam dan bank yang memproses pembayaran luar negeri untuk ekstraktif. sektor.
"Akibatnya, langkah-langkah yang diambil sejauh ini belum cukup membebani junta untuk memaksanya mengubah perilakunya," kata Sifton dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Hari Ini 2 Tahun Kudeta Myanmar: Kisah Ratu Kecantikan Terusir dan Diplomat Tak Bisa Pulang
REUTERS
