Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19

image-gnews
Kanselir Menteri Keuangan Rishi Sunak berbicara dalam konferensi pers tentang situasi yang sedang berlangsung dengan penyakit virus Corona (COVID-19) di London, Inggris 17 Maret 2020. [Matt Dunham / Pool via REUTERS]
Kanselir Menteri Keuangan Rishi Sunak berbicara dalam konferensi pers tentang situasi yang sedang berlangsung dengan penyakit virus Corona (COVID-19) di London, Inggris 17 Maret 2020. [Matt Dunham / Pool via REUTERS]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak akan menaikkan pajak perusahaan untuk membayar perpanjangan skema bantuan Covid-19 dalam anggaran bulan depan, menurut laporan The Sunday Times.

Rishi Sunak dalam pidatonya pada 3 Maret akan mengumumkan dia menaikkan pajak perusahaan dari 19 pence poundsterling (Rp 3.739,82) menjadi 23 pence poundsterling (Rp 4.527,15) pada saat pemilihan umum berikutnya, kata laporan itu, dikutip Reuters, 21 Februari 2021.

Langkah tersebut diharapkan akan meningkatkan 12 miliar poundsterling setahun, The Sunday Times melaporkan.

Menurut laporan itu, setidaknya 1 pence akan ditambahkan ke undang-undang untuk bisnis mulai musim gugur ini, dengan biaya bisnis sebesar 3 miliar poundsterling, dengan kenaikan lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya.

Sekutu Sunak menegaskan dia tidak akan menaikkan pajak perusahaan lebih dari 23%.

Langkah ini akan membantu dalam membayar perpanjangan skema cuti, pemotongan PPN dan pinjaman dukungan bisnis hingga setidaknya Agustus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Inggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19

Berbeda dengan pemerintah yang dipimpin partai Konservatif pada 2010, yang mengupayakan pemotongan pengeluaran untuk menyeimbangkan kembali ekonomi setelah krisis keuangan global, Sunak diperkirakan akan menunda sebagian besar keputusan terberat tentang bagaimana membayar dukungan itu dalam pidato anggarannya.

"Kenaikan pajak perusahaan akan lebih tinggi dari yang diharapkan dan perpanjangan skema dukungan akan lebih lama dari perkiraan kebanyakan orang," kata sumber kepada The Sunday Times.

Ekonomi Inggris mengalami kemerosotan terbesar dalam 300 tahun terakhir pada 2020 akibat pandemi Covid-19 ketika berkontraksi sebesar 10%, dan akan menyusut sebesar 4% dalam tiga bulan pertama tahun 2021, menurut prediksi Bank of England.

REUTERS | THE SUNDAY TIMES

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mumpung Pajak Gratis sampai Desember 2024 dan PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan, Waktunya Beli Rumah?

7 jam lalu

Expo Investasi Properti 2024 di Hall Malang Town Square, Jawa Timur, Jumat (31/5/2024).  Antara Jatim/Ari Bowo Sucipto/mas.
Mumpung Pajak Gratis sampai Desember 2024 dan PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan, Waktunya Beli Rumah?

Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai untuk pembelian rumah atau PPN DTP hingga 31 Desember 2024, sebelum PPN naik jadi 12 persen tahun depan


6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Kenali Jenis dan Fungsi NPWP

1 hari lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Kenali Jenis dan Fungsi NPWP

NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.


Syarat dan Cara Menonaktifkan NPWP

1 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Syarat dan Cara Menonaktifkan NPWP

Ada beberapa kondisi di mana seseorang ingin atau perlu menonaktifkan NPWP. Berikut syarat dan cara menonaktifkannya.


Ini Syarat Bangun Rumah Sendiri Tak Kena Pajak 2,4 Persen

2 hari lalu

Suasana perumahan Green Citayam City di Desa Ragajaya, Citayam, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 27 Januari 2020. Pihak pengembang pun terbukti menjual aset properti yang tidak sah kepada ratusan konsumen.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Ini Syarat Bangun Rumah Sendiri Tak Kena Pajak 2,4 Persen

Menengok ketentuan dan studi kasus membangun rumah sendiri bebas pajak 2,4 persen pada 2025


Pangeran Arab Saudi Salahkan Inggris yang Ciptakan Negara Israel

2 hari lalu

Pangeran Arab Saudi Salahkan Inggris yang Ciptakan Negara Israel

Pangeran Arab Saudi menuduh Inggris yang menciptakan negara Israel dan berandil besar menyebabkan perang di Gaza.


Eropa Tengah Dilanda Bencana Banjir, Berikut Fakta-faktanya

2 hari lalu

Anggota Palan Merah menggunakan perahu untuk memberikan bantuan di kawasan yang tergenang banjir di Passau, Jerman, (3/6). Hujan deras di Eropa dalam beberapa hari terakhir menyebabkan tiga sungai meluap southern Germany, Monday, June 3, 2013. Pejabat kota tersebut mengatakan bahwa banjir ini merupakan yang terbesar dalam 70 tahun. AP/Matthias Schrader
Eropa Tengah Dilanda Bencana Banjir, Berikut Fakta-faktanya

Eropa Tengah menghadapi bencana banjir, antara lain di Polandia, Austria, Ceko. Banyak korban berjatuhan dalam bencana alam ini.


Kaesang Pulang dari KPK, Naik BMW Pelat 'KSG' Rp 601 Juta dengan Pajak Rp12,3 Juta

3 hari lalu

Kolase foto yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Sumber: Twitter
Kaesang Pulang dari KPK, Naik BMW Pelat 'KSG' Rp 601 Juta dengan Pajak Rp12,3 Juta

Mengintip harga, spesifikasi, dan tarif PKB mobil BMW 320i CKD AT yang ditumpangi Kaesang sepulang dari KPK.


Bangun Rumah Sendiri akan Kena Pajak 2,4 Persen, Ini Kriteria Bangunannya

3 hari lalu

Ilustrasi membangun rumah. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Bangun Rumah Sendiri akan Kena Pajak 2,4 Persen, Ini Kriteria Bangunannya

Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2,4 persen atas kegiatan membangun sendiri (KMS) mulai tahun depan atau 2025.


Pembangunan dan Renovasi Rumah Kurang dari 200 Meter Persegi Bebas Pajak

3 hari lalu

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, dalam acara ngobrol santai bersama media di Uncle Z Kopitiam, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Pembangunan dan Renovasi Rumah Kurang dari 200 Meter Persegi Bebas Pajak

Pembangunan dan renovasi rumah dengan luas kurang dari 200 meter persegi tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri (PPN


Analis Sebut Mulai Tahun Depan Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2 Kali

3 hari lalu

Foto udara kawasan hunian tetap (huntap) penyintas erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Jumat 12 Juli 2024. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembangunan huntap penyintas erupsi gunung Semeru 2021 sebanyak 1.951 unit dengan luas lahan 81,55 hektare tersebut dinilai dapat menjadi percontohan nasional dalam rehabilitasi pascabencana yang juga meraih rekor MURI sebagai pembangunan huntap tercepat. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Analis Sebut Mulai Tahun Depan Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2 Kali

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) memungkinkan terutang PPN saat membeli material