Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Malaysia Bebaskan Imigran Uighur, Mahathir: Mereka Tidak Salah

image-gnews
PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS
PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia, Maharthir Mohamad, membebaskan 11 etnis Muslim Uighur yang melarikan diri ke negara Asia Tenggara setelah kabur dari pusat detensi imigrasi Thailand tahun lalu.

Mahathir Mohamad mengatakan imigran Uighur dibebaskan karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun di Malaysia.

Baca: Soal Tahanan Uighur, Malaysia Abaikan Permintaan Cina

Reuters melaporkan, 15 Oktober 2018, pekan lalu Malaysia telah membebaskan 11 tahanan dan mengirim mereka ke Turki, tanpa menghiraukan permintaan Cina untuk menyerahkan mereka ke Beijing.

"Mereka tidak melakukan kesalahan apa pun di negara ini, jadi mereka dibebaskan," kata Mahathir Mohamad.

Sejumlah muslim Uighurs berasal dari wilayah barat jauh dari Cina wilayah Xinjiang, saat mereka berada di penampungan sementara setelah mereka ditahan di kantor pusat regional imigrasi Thailand di dekat perbatasan Malaysia-di Hat Yai, Songkla (14/3). REUTERS/Athit Perawongmetha

Keputusan Malaysia kemungkinan akan berdampak pada hubungannya dengan Cina sejak Mahathir menjabat perdana menteri. Hubungan kedua negara sebelumnya sempat surut setelah Mahathir Mohamad membatalkan proyek senilai US$ 20 miliar lebih atau sekitar Rp 304 miliar, yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Cina.

Cina, yang telah meminta ekstradisi para imigran Uighur, mengatakan pada Jumat 12 Oktober bahwa mereka dengan tegas menentang keputusan Malaysia untuk membebaskan 11 warga Uighur dan mengirim mereka ke Turki.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jaksa di Malaysia yang mayoritas Muslim membatalkan dakwaan terhadap Uighur atas dasar kemanusiaan, kata pengacara Uighur.

Orang-orang Uighur ditahan dan didakwa secara ilegal memasuki Malaysia setelah mereka kabur dari pusat penampungan imigran di Thailand pada November tahun lalu, di mana mereka memukul dinding pusat detensi sampai berlubang dan menggunakan selimut sebagai tangga untuk kabur.

Salah satu keluarga muslim Uighurs berasal dari wilayah barat jauh dari Cina wilayah Xinjiang, saat mereka beristirahat di dalam penampungan sementara setelah mereka ditahan di kantor pusat regional imigrasi Thailand di dekat perbatasan Malaysia-di Hat Yai, Songkla (14/3). Sekitar 200 orang diselamatkan oleh polisi dari sebuah kamp penyelundupan manusia di Thailand selatan. REUTERS/Athit Perawongmetha

Cina menuduh separatis di antara minoritas Uighur merencanakan serangan terhadap mayoritas Han Cina di wilayah barat Cina, Xinjiang dan di tempat lain.

PBB dan negara-negara Barat dalam laporannya menuduh Cina melakukan pelanggaran hak asasi di Xinjiang, menyiksa tahanan Uighur dan melakukan pengawasan ketat terhadap agama dan budaya mereka. Cina membantah melakukan pelanggaran HAM terhadap Uighur.

Baca: Analis Barat: Sikap Cina Terhadap Warga Uighur Semakin Radikal

Pada Februari Malaysia ditekan Cina untuk mengirim imigran Uighur kembali ke Cina. Beberapa utusan dari negara Barat berusaha menghalangi Malaysia mengirim mereka ke Cina, yang dituduh melakukan diskriminasi terhadap warga Uighur.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

8 jam lalu

Huawei Nova 12. gsmarena.com
Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

Honor dan Huawei menempati posisi pertama pangsa pasar ponsel pintar di negara asalnya, Cina., menurut IDC


Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

10 jam lalu

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 26 Oktober 2023. REUTERS/Sarah Silbiger
Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

Antony Blinken menyerukan pada Cina agar memberikan kesempatan yang sama pada para pelaku bisnis dari Amerika Serikat di Cina.


KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

10 jam lalu

Kapal kecil nelayan Natuna saat melaut di pesisir Pulau Ranai. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

KJRI mengatakan, APPM mengatakan 3 kapal nelayan Natuna ditangkap karena melaut di dalam perairan Malaysia sejauh 13 batu dari batas perairan.


Ini Penyebab WNI Berobat ke Luar Negeri, yang Dikeluhkan Jokowi Sedot Devisa Rp180 T

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Penyebab WNI Berobat ke Luar Negeri, yang Dikeluhkan Jokowi Sedot Devisa Rp180 T

Presiden Jokowi menyoroti kebiasaan sejumlah WNI yang berobat ke luar negeri sehingga berpotensi menyedot devisa Rp 180 triliun, apa sebabnya?


Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

19 jam lalu

Menko Marves Luhut Pandjaitan mengunggah sejumlah foto ketika bersama Menlu Cina Wang Yi sebelum memulai Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama Keempat Indonesia-China (HDCM) di Labuan Bajo, Sabtu, 20 April 2024. Instagram
Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Berita terpopuler bisnis pada 24 April 2024, dimulai rencana Cina memberikan teknologi padi untuk sejuta hektare lahan sawah di Kalimantan.


Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

19 jam lalu

Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

Pengamat dari MTI membeberkan alasan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal lebih sukses ketimbang Jakarta-Bandung.


Lahan Sejuta Hektar untuk Padi Cina: Upaya Luhut, Keheranan Pakar IPB dan Contoh Sukses di Gurun Dubai

1 hari lalu

Cuplikan video padi di gurun Dubai, yang dikembangkan CIna,  7 April 2024 (Asia Hot Topics)
Lahan Sejuta Hektar untuk Padi Cina: Upaya Luhut, Keheranan Pakar IPB dan Contoh Sukses di Gurun Dubai

Menko Luhut mengatakan, Cina bersedia untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi padinya.


Luhut Rencanakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan Cina, Apa Bedanya dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

1 hari lalu

Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bakal Diubah
Luhut Rencanakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan Cina, Apa Bedanya dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Luhut menggadang-gadang proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Cina. Berikut perbedaan spesifikasi dan lainnya dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung.


Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

2 hari lalu

Sejumlah buruh tani menanam benih padi. TEMPO/Budi Purwanto
Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

Pengamat Pertanian Khudori meragukan sistem usaha tani dari Cina yang akan diterapkan di Indonesia.


Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

2 hari lalu

Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.