TEMPO.CO, Jakarta -Amerika Serikat membantah kabar keterlibatan dalam penggulingan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya dan melarikan diri ke India. Gedung Putih menyatakan tuduhan campur tangan Amerika Serikat “salah besar”.
“Kami sama sekali tidak terlibat. Setiap laporan atau rumor bahwa pemerintah Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa-peristiwa ini sama sekali tidak benar. Itu tidak benar,” kata Karine Jean-Pierre, juru bicara Gedung Putih, dalam konferensi pers rutin pada Senin, 12 Agustus 2024.
Dalam sebuah artikel pada 11 Agustus, surat kabar Economic Times mengatakan Hasina menuduh Amerika Serikat berperan dalam penggulingannya karena tidak menyerahkan kedaulatan Pulau Saint Martin yang seharusnya memungkinkan negara itu untuk memiliki “pengaruh atas Teluk Benggala”.
Harian tersebut mengatakan Hasina menyampaikan pesan itu melalui rekan-rekan dekatnya.
Namun, kata Economic Times, ia memilih untuk tidak berkompromi dengan kedaulatan pulau itu, karena pentingnya pulau itu secara strategis dan potensi pengaruh geopolitik yang diwakilinya di kawasan.
Putra Hasina, Sajeeb Wazed, mengatakan bahwa ibunya tidak pernah membuat pernyataan seperti itu.
“Pernyataan pengunduran diri yang baru-baru ini dikaitkan dengan ibu saya yang dimuat di sebuah surat kabar sepenuhnya salah dan dibuat-buat. Saya baru saja mengonfirmasi kepadanya bahwa dia tidak membuat pernyataan apa pun baik sebelum maupun sesudah meninggalkan Dhaka,” tulis Wazed di media sosial X, Ahad, 11 Agustus.
Pemerintahan sementara di Bangladesh, yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus, dilantik pekan lalu dengan tujuan menyelenggarakan pemilihan umum di negara Asia tersebut.
Bangladesh dilanda demonstrasi dan kekerasan di seluruh negeri setelah protes mahasiswa bulan lalu terhadap sistem kuota yang menyediakan sebagian besar pekerjaan pemerintah untuk kelompok tertentu meningkat menjadi upaya untuk menggulingkan Hasina.
Ia melarikan diri ke New Delhi dan mengakhiri kekuasaannya yang tak terputus selama 15 tahun.
Hasina telah memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut pada Januari 2024 dalam pemilu yang diboikot oleh oposisi dan dinilai oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai tidak bebas dan adil.
“Ini adalah pilihan untuk dan oleh rakyat Bangladesh. Kami percaya bahwa rakyat Bangladesh harus menentukan masa depan pemerintah Bangladesh, dan di situlah posisi kami,” kata Jean-Pierre.
Pilihan Editor: Pulau St. Martin di Tengah Krisis Sheikh Hasina dan Bangladesh
REUTERS
