TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 500 narapidana di Bangladesh utara kabur setelah sejumlah orang bersenjata pentungan dan batu menerobos masuk ke dalam penjara di Distrik Sherpur. Menurut Dhaka Tribune, massa merusak kantor pemerintahan, membakar kantor polisi setempat, menjarah toko-toko dan tempat perdagangan.
Para penyerang, yang bersenjatakan tongkat dan senjata, menerobos gerbang penjara dan membakar gedung antara pukul 16.30 dan 17.30, menurut laporan United News of Bangladesh (UNB). Selama kekacauan itu, mereka juga membakar Kantor Polisi Sadar dan merusak berbagai kantor distrik, termasuk kantor pemilihan distrik dan Bank Sonali.
Media Bangladesh itu mengatakan bahwa pihak berwenang telah memberhentikan sementara 77 pejabat, termasuk kepala penjara dan sipir penjara. Serangan itu terjadi di tengah jam malam, dan Wakil Komisaris Sherpur, Abdullah Al Khairun, melaporkan bahwa beberapa bangunan di distrik itu dibakar dan dirusak.
Pada hari Selasa, Bangladesh dilanda kekacauan saat Hasina meninggalkan negara itu dengan pesawat militer. Tentara pun turun tangan untuk mengisi kekosongan kekuasaan setelah protes antipemerintah selama berhari-hari yang telah menewaskan lebih dari 300 orang.
Kerusuhan dilaporkan di banyak wilayah Bangladesh. Menurut surat kabar Business Standard, sedikitnya 110 orang tewas dalam kerusuhan hari itu.
Para mahasiswa turun ke jalan di berbagai kota di Bangladesh pada awal Juli, menuntut penghapusan kuota pegawai negeri untuk keluarga peserta perang kemerdekaan tahun 1971. Situasi di republik tersebut berkembang cepat. Demonstrasi pun berubah menjadi kerusuhan.
Protes antipemerintah kembali berkobar di ibu kota Dhaka dan kota-kota Bangladesh lainnya pada 4 Agustus 2024. Kerumunan pengunjuk rasa masih berkeliaran di jalan-jalan di Dhaka dan kota-kota Bangladesh lainnya bahkan setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri. Hasina bahkan telah kabur ke India.
Militer telah mengambil alih kekuasaan sementara di negara tersebut dan menyerukan kepada rakyat untuk menghentikan kekerasan. Pemerintah sementara diharapkan akan segera dibentuk.
Koordinator Gerakan Mahasiswa Antidiskriminasi telah mengumumkan bahwa peraih Nobel Dr Muhammad Yunus akan menjadi penasihat utama bagi pemerintah sementara di Bangladesh. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial pada Selasa pagi, Nahid Islam, salah satu koordinator utama gerakan tersebut, mengatakan bahwa Prof Yunus telah setuju untuk mengemban tanggung jawab penting ini atas panggilan komunitas mahasiswa untuk menyelamatkan negara, menurut laporan surat kabar Daily Star.
TASS | NEWS18.C0M
Pilihan editor: Top 3 Dunia: Warga Israel Dihujani Roket hingga Sheikh Hasina Anak Pendiri Bangladesh
