TEMPO.CO, Jakarta -Kerusuhan massa kembali terjadi di Bangladesh pada Minggu, 4 Agustus 2024. Unjuk rasa menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur tersebut menyebabkan sedikitnya 98 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Guna meredam kerusuhan, polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan puluhan ribu demonstran.
Aksi demonstrasi yang dimotori oleh mahasiswa ini telah berlangsung sejak Juli lalu dan mengakibatkan lebih dari 300 orang meninggal. Puncaknya, peristiwa ini membuat Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengundurkan diri setelah 20 tahun memimpin.
Kekerasan ini menjadi salah satu hari paling mematikan dalam sejarah kerusuhan sipil di Bangladesh. Peristiwa ini juga mungkin merupakan ujian terbesar bagi Sheikh Hasina.
Penyebab kerusuhan di Bangladesh
Kerusuhan di Bangladesh berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa di Universitas Dhaka, universitas terbesar di negara itu. Unjuk rasa tersebut memanas sejak akhir bulan lalu hingga berujung bentrokan dengan polisi dan demonstran pro-pemerintah.
Mahasiswa melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kuota pegawai negeri sipil yang mencapai 30 persen untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971. Kuota ini dianggap menguntungkan sekutu partai yang berkuasa.
Para demonstran menilai sistem tersebut diskriminatif dan menguntungkan pendukung partai Liga Awami yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hasina. Mereka pun mendesak agar sistem kuota digantikan dengan sistem berbasis prestasi.
Sistem kuota pegawai negeri itu telah ditetapkan pada 1972. Kemudian pada 2018 sistem tersebut sempat dihapus, namun kini diberlakukan kembali. Walhasil, para kritikus menganggapnya tidak adil dan menguntungkan pendukung Liga Awami karena membatasi kesempatan bagi kandidat lain yang memenuhi syarat.
Protes ini kemudian berkembang melampaui isu kuota PNS. Selain mahasiswa, berbagai elemen masyarakat turut bergabung, termasuk bintang film, musisi, dan bahkan produsen garmen. Lagu-lagu rap dan kampanye media sosial memperkuat seruan agar Hasina mengundurkan diri.
Protes tersebut juga berubah menjadi kekerasan yang menuntut pengunduran diri Hasina. Perdana Menteri Hasina, yang memimpin sejak 2009, dituduh memperkuat kekuasaan melalui lembaga negara dan menekan perbedaan pendapat.
