TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Spanyol menolak pembatasan yang dilakukan Israel terhadap konsulatnya di Yerusalem, sebagai tanggapan atas pengakuan Madrid terhadap negara Palestina.
Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menegaskan bahwa konsulat di Yerusalem telah berdiri sejak 1850. “Jauh sebelum Israel berdiri,” kata Albares pada Senin dalam konferensi pers bersama Menlu Mesir Same Shukri seperti dilansir Al Araby.
Baca juga:
"Kami mengirimkan note verbale kepada pemerintah Israel yang menolak pembatasan apapun terhadap aktivitas normal konsulat jenderal Spanyol di Yerusalem, karena statusnya dijamin oleh hukum internasional dan Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik," kata Albares kepada Radio Onda Cero dikutip Times of Israel.
"Status ini tidak dapat diubah secara sepihak oleh Israel," kata Albaer menunjukkan bahwa Madrid telah meminta Israel "untuk membatalkan keputusan ini."
Tindakan Israel dilakukan sehari sebelum Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina dalam sebuah langkah yang dikecam sebagai hadiah bagi Hamas. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 memicu perang di Gaza. Sekitar 1.139 orang, tewas dalam serangan itu dan 252 orang disandera.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Israel mengatakan, mulai 1 Juni 2024, konsulat Spanyol harus berhenti memberikan layanan kepada warga Palestina dari Tepi Barat. Israel pun hanya mengizinkan Konsultas Spanyol untuk “memberikan layanan konsuler secara ketat kepada penduduk” Yerusalem.
Dalam sebuah unggahn di X, Menlu Israel, Israel Katz menolak permintaan Albares dan bersikeras bahwa pembatasan akan diterapkan “dengan ketat”. Pelanggaran apa pun dapat mengakibatkan “penutupan konsulat Spanyol di Yerusalem,” Katz memperingatkan.
"Setiap hubungan antara konsulat Spanyol di Yerusalem dan individu di Otoritas Palestina merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Israel," tulis Katz.
"Israel tidak akan tinggal diam menghadapi keputusan sepihak pemerintah Spanyol yang mengakui negara Palestina, pimpinan Hamas, dan pernyataan antisemit Yolanda Diaz yang ingin menghancurkan Israel dan menggantinya dengan negara Palestina dari sungai hingga laut," ujarnya.
Pekan lalu, Diaz, wakil perdana menteri sayap kiri Spanyol, menggunakan slogan "Palestina akan bebas dari sungai ke laut". Hal itu merupakan sebuah ungkapan yang berulang kali dikecam oleh para pejabat Israel karena menyerukan agar negeri itu dihapuskan dari peta.
Slogan tersebut mengacu pada perbatasan mandat Inggris di Palestina, yang membentang dari Sungai Yordan hingga Mediterania, sebelum Israel dibentuk pada 1948, dan mencakup seluruh Israel.
Beberapa hari kemudian, Katz memposting video di X yang menggabungkan rekaman serangan 7 Oktober dengan tarian flamenco, dan berkata: "Sanchez: Hamas berterima kasih atas layanan Anda."
Spanyol mengatakan postingan tersebut “memalukan dan menjijikkan” dan berjanji akan memberikan tanggapan “tegas” terhadap “provokasi” online Israel dan Katz dalam sebuah langkah bersama dengan Irlandia dan Norwegia.
Pilihan Editor: Pasca-Pengakuan Negara Palestina, Israel Melarang Spanyol Layani Warga Palestina di Tepi Barat
AL ARABY | THE TIMES OF ISRAEL
