Lebih dari 272 orang telah didakwa berdasarkan undang-undang lese-majeste sejak tahun 2020. Sebanyak 17 orang ditahan sebelum persidangan, menurut kelompok bantuan hukum Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand, yang mengumpulkan data dan membela banyak dari mereka yang dituntut.
Dalam putusan ketiga pada hari Senin, pengadilan memberikan jaminan kepada Tantawan "Tawan" Tuatulanon yang berusia 22 tahun dari penahanan sebelum perjalanan, kata Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.
Dia ditangkap pada Februari dan didakwa melakukan penghasutan dan pelanggaran lainnya setelah melakukan siaran langsung di akun Facebook-nya. Di akun Facebook itu, dia sedang berdebat dengan polisi yang memblokir mobil untuk membuka jalan bagi iring-iringan mobil yang membawa Putri Sirindhorn, saudara perempuan Raja Maha Vajiralongkorn. Dia membantah tuduhan tersebut.
Dia dikirim ke rumah sakit di luar penjara awal bulan ini karena kondisi fisiknya yang lemah, kata kelompok bantuan hukum.
Sebuah gerakan politik yang dipimpin oleh kaum muda muncul pada tahun 2020 melanggar tabu tradisional dengan menyerukan reformasi monarki. Sebelumnya gerakan itu juga mengkritik pemblokiran lalu lintas iring-iringan mobil kerajaan.
Dua minggu lalu, aktivis Netiporn "Bung" Sanesangkhom meninggal saat berada dalam tahanan pra-sidang atas tuduhan termasuk menghina keluarga kerajaan. Dia juga melakukan mogok makan sebagian, kata Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.
Chonthicha memenangkan kursi DPR tahun lalu bersama oposisi populer Move Forward, yang memiliki kursi terbanyak di parlemen. Ia sedang berupaya mengamandemen undang-undang penghinaan kerajaan. Mahkamah Konstitusi Thailand memerintahkan partai tersebut untuk menghapusnya dari manifestonya.
Partai Move Forward juga menghadapi pembubaran, setelah pengadilan itu memutuskan untuk mengubah undang-undang tersebut tidak konstitusional. Ini adalah upaya tersembunyi untuk melemahkan sistem pemerintahan Thailand, di mana raja adalah kepala negara.
Move Forward membantah hal tersebut dan mengatakan pihaknya ingin mencegah penggunaan undang-undang sebagai senjata politik.
Anggota parlemen One Move Forward, Rukchanok Srinork, tahun lalu dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena postingan media sosial yang kritis terhadap monarki.
REUTERS
Pilihan editor: Israel Serang Rafah, Spanyol Minta 26 Negara Eropa Dukung Putusan ICJ
