Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Nasionalis Buddha Myanmar Tolak Kehadiran Rohingya

image-gnews
Biksu Ashin Wirathu, diduga sebagai dalang kerusuhan dan pembantaian muslim rohingya. Paula Bronstein/Getty Images
Biksu Ashin Wirathu, diduga sebagai dalang kerusuhan dan pembantaian muslim rohingya. Paula Bronstein/Getty Images
Iklan

TEMPO.CO, Yangoon - Kaum nasionalis Buddha Myanmar telah memanfaatkan serangan milisi Rohingya, ARSA, sebagai senjata untuk membendung Islamisasi di negara itu.

Serangan ke pos polisi pada 25 Agustus lalu menewaskan sedikitnya selusin anggota pasukan keamanan Myanmar dan memicu bentrokan yang mengakibatkan kematian sekitar 400 orang. Lebih dari 370 ribu pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

Baca: Bisnis Migas di Myanmar Jadi Salah Satu Pemicu Konflik Rohingya?

Bagi kaum nasionalis Buddha garis keras, kekacauan menjadi alasan untuk membentuk pencitraan negatif terhadap minoritas muslim Rohingya di negara itu.

Ma Ba Tha, sebuah kelompok yang dipimpin oleh biksu Buddha ultranasionalis, menggunakan serangan pada 25 Agustus sebagai propaganda di surat kabar mingguan mereka, Aung Zay Yatu, yang slogannya adalah "Ras dan Agama Harus Ada Sampai Dunia Berakhir."

Baca: Krisis Rohingya, Myanmar Menuai Kemarahan Dunia

Pada terbitan 1 September media itu, ada judul berita utama berbunyi Bahaya Berbeda bagi Muslim Bengali. Surat kabar itu juga menampilkan sebuah wawancara dengan Ashin Wirathu, seorang biksu garis keras dan pemimpin Ma Ba Tha, yang dipenjara karena menghasut kekerasan anti-muslim.

Beberapa hari setelah serangan Agustus di Rakhine, Wirathu tampil di sebuah demonstrasi di depan Balai Kota di Yangoon. Wirathu menyuarakan ketakutan akan Islamisasi di negara itu.

"Kami pernah ke beberapa sekolah menengah di Maungdaw dan kami tidak melihat orang-orang etnis kami di sekolah-sekolah ini," kata Wirathu merujuk pada salah satu dari tiga kota utama di Negara Bagian Rakhine utara yang terkena dampak konflik militer di sana. "Semuanya mahasiswa Bengali. Akankah dunia tahu siapa mayoritas atau siapa minoritas saat melihat kondisi itu?"

Pemimpin redaksi koran Aung Zay Yatu, Maung Thway Chun, mengatakan dia tidak memiliki kebencian terhadap muslim dan memiliki teman-teman muslim tapi ancaman "Islamisasi" adalah sebuah masalah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami tidak menindas muslim, dan kami mengenali keberadaan mereka. Tapi kita tidak ingin umat Islam menelan negara kita. Mereka tidak akan selesai dengan menyerang hanya Rakhine. Mereka juga akan menyerang wilayah Chin State atau Irrawaddy," kata Maung merujuk pada dua negara bagian yang terletak di selatan dan timur laut Rakhine State.

"Kalau begitu negara ini akan menjadi negara muslim. Sungguh memalukan bagi kita bahwa tanah yang kita warisi dari generasi kita sebelumnya akan hilang pada zaman kita."

Umat muslim berjumlah hanya sekitar 4 persen dari 53 juta orang di negara itu, dan Rohingya merupakan bagian dari kelompok minoritas ini. Tapi kondisi di Rakhine State memicu kecemasan eksistensial nasional bagi sebagian kalangan Buddha karena warga etnis Rohingya terkonsentrasi di wilayah itu dengan lebih dari 1,1 juta orang tinggal di sana.

Seperti yang dilansir The Atlantic pada 7 September 2017, Francis Wade, penulis buku Buddhist Violence and Making of a Muslim Other, mengatakan ada juga kecemasan lokal yang dirasakan oleh Rakhine (Buddhis) yang sering bersifat materialistis bahwa Rohingya akan mengambil alih tanah dan sumber daya lainnya.

Maraknya kekerasan di Rakhine State telah mempersulit upaya pemerintah Aung San Suu Kyi untuk menghadapi Ma Ba Tha. Banyak kritikus Barat melihat Suu Kyi sebagai orang yang berperasaan dalam menghadapi penindasan Rohingya, nasionalis Buddhis juga marah kepadanya tapi untuk alasan yang berlawanan. Mereka mengira dia lemah terhadap Rakhine dan "Islamisasi".

Salah satu hal pertama yang dilakukan Suu Kyi setelah berkuasa pada 2016, yakni menunjuk sebuah komisi yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk memberikan rekomendasi mengenai solusi terhadap konflik itu.

Namun, kurang dari dua bulan setelah dia mengumumkan kabar itu, kelompok yang kemudian dikenal sebagai Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan atau ARSA membunuh sembilan petugas di pos-pos penjagaan perbatasan dan memicu bentrokan yang menewaskan puluhan warga etnis Rohingya dan memaksa hampir 90 ribu orang memasuki Bangladesh.

Munculnya kelompok Rohingya, ARSA, memberi "oksigen baru" pada kelompok nasionalis Buddha, Ma Ba Tha.

THE ATLANTIC | YON DEMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

1 hari lalu

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat melakukan kunjungan mendadak ke Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pada 2 Juli 2023. (Foto: Facebook/Amir Yusof)
49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

Sebanyak 49 petugas Departemen Imigrasi Malaysia ditangkap oleh lembaga antirasuah terkait sindikat perdagangan orang yang bawa pekerja asing ilegal


Imigrasi Soekarno Hatta Gagalkan 2.474 Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja, Myanmar dan Malaysia, Modus Mau Liburan

3 hari lalu

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia memasuki perbatasan Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 20 Mei 2021. Malaysia mendeportasi 59 PMI bermasalah karena melanggar undang-undang keimigrasian setempat usai pemberlakuan larangan mudik Lebaran. ANTARA/Agus Alfian
Imigrasi Soekarno Hatta Gagalkan 2.474 Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja, Myanmar dan Malaysia, Modus Mau Liburan

Imigrasi Soekarno Hatta melakukan pengetatan untuk cegah pekerja migran ilegal ke 3 negara tujuan itu karena marak kasus judi online.


Topan Yagi di Myanmar Menewaskan 226 Orang

3 hari lalu

Foto udara menunjukkan daerah yang terendam banjir di kota perbatasan Mae Sai, setelah Topan Yagi, di provinsi utara Chiang Rai, Thailand, 12 September 2024. REUTERS/Boonwed Saetiow
Topan Yagi di Myanmar Menewaskan 226 Orang

Topan Yagi yang berupa hujan lebat telah mengoyak sejumlah provinsi di wilayah tengah Myanmar.


Kemenlu Ungkap Dua Akar Masalah Penyebab WNI Menjadi Online Scammer di Myanmar

4 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kemenlu Ungkap Dua Akar Masalah Penyebab WNI Menjadi Online Scammer di Myanmar

Kementerian Luar Negeri mengungkap akar masalah WNI mau bekerja menjadi online scammer di Myanmar.


Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

4 hari lalu

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

Sejumlah warga Kabupaten Sukabumi menjadi korban TPPO dan disekap di Myanmar. Mereka dijanjikan bekerja di bisnis kripto di Thailand.


Topan Yagi Hantam Myanmar, Junta Militer Minta Bantuan Asing Atasi Banjir

5 hari lalu

Foto udara menunjukkan banjir akibat Topan Yagi di provinsi utara Chiang Rai, Thailand, 12 September 2024. Setelah menghantam Vietnam, Topan Yagi bergerak ke Thailand hingga mengirimkan angin kecang, banjir dan tanah longsor. REUTERS/Boonwed Saetiow
Topan Yagi Hantam Myanmar, Junta Militer Minta Bantuan Asing Atasi Banjir

Junta Myanmar meminta bantuan asing untuk mengatasi banjir akibat topan Yagi.


Kemenlu Jekaskan Mekanisme Pemulangan WNI Korban TPPO di Luar Negeri

5 hari lalu

Yohana, sepupu korban WNI dugaan TPPO di Myanmar. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Kemenlu Jekaskan Mekanisme Pemulangan WNI Korban TPPO di Luar Negeri

Kemenlu mengatakan terdapat dua mekanisme pemulangan WNI korban TPPO di luar negeri. Tidak selalu jadi korban TPPO.


Fakta WNI Jadi Korban TPPO di Myanmar: Kerja 15 Jam, Dipukul dan Disetrum

5 hari lalu

Yohana, sepupu korban WNI dugaan TPPO di Myanmar menunjukkan cuplikab percakapan. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Fakta WNI Jadi Korban TPPO di Myanmar: Kerja 15 Jam, Dipukul dan Disetrum

Sejumlah Sukabumi dikonfirmasi menjadi korban TPPO atau perdagangan orang di Myanmar.


Pemerintah Dinilai Lamban Tangani WNI Korban TPPO di Myanmar

5 hari lalu

Keluarga korban dugaan tindak pidana perdagangan orang bersama pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang setelah melapor di Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Selasa, 11 September 2024.Foto: dokumentasi LBH Semarang
Pemerintah Dinilai Lamban Tangani WNI Korban TPPO di Myanmar

Pluhan warga Indonesia yang diduga menjadi korban TPPO saat ini tersandera di Myanmar. Mereka dipekerjakan secara paksa dan mendapat siksaan.


Bebas Visa Sesama ASEAN, Ini Rute yang Kerap Dipakai Mengirim WNI ke Myawaddy Myanmar

6 hari lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Bebas Visa Sesama ASEAN, Ini Rute yang Kerap Dipakai Mengirim WNI ke Myawaddy Myanmar

Sejumlah WNI diduga terjebak menjadi pekerja online scammer di wilayah konflik Myawaddy Myanmar.