Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Nasionalis Buddha Myanmar Tolak Kehadiran Rohingya

image-gnews
Biksu Ashin Wirathu, diduga sebagai dalang kerusuhan dan pembantaian muslim rohingya. Paula Bronstein/Getty Images
Biksu Ashin Wirathu, diduga sebagai dalang kerusuhan dan pembantaian muslim rohingya. Paula Bronstein/Getty Images
Iklan

TEMPO.CO, Yangoon - Kaum nasionalis Buddha Myanmar telah memanfaatkan serangan milisi Rohingya, ARSA, sebagai senjata untuk membendung Islamisasi di negara itu.

Serangan ke pos polisi pada 25 Agustus lalu menewaskan sedikitnya selusin anggota pasukan keamanan Myanmar dan memicu bentrokan yang mengakibatkan kematian sekitar 400 orang. Lebih dari 370 ribu pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

Baca: Bisnis Migas di Myanmar Jadi Salah Satu Pemicu Konflik Rohingya?

Bagi kaum nasionalis Buddha garis keras, kekacauan menjadi alasan untuk membentuk pencitraan negatif terhadap minoritas muslim Rohingya di negara itu.

Ma Ba Tha, sebuah kelompok yang dipimpin oleh biksu Buddha ultranasionalis, menggunakan serangan pada 25 Agustus sebagai propaganda di surat kabar mingguan mereka, Aung Zay Yatu, yang slogannya adalah "Ras dan Agama Harus Ada Sampai Dunia Berakhir."

Baca: Krisis Rohingya, Myanmar Menuai Kemarahan Dunia

Pada terbitan 1 September media itu, ada judul berita utama berbunyi Bahaya Berbeda bagi Muslim Bengali. Surat kabar itu juga menampilkan sebuah wawancara dengan Ashin Wirathu, seorang biksu garis keras dan pemimpin Ma Ba Tha, yang dipenjara karena menghasut kekerasan anti-muslim.

Beberapa hari setelah serangan Agustus di Rakhine, Wirathu tampil di sebuah demonstrasi di depan Balai Kota di Yangoon. Wirathu menyuarakan ketakutan akan Islamisasi di negara itu.

"Kami pernah ke beberapa sekolah menengah di Maungdaw dan kami tidak melihat orang-orang etnis kami di sekolah-sekolah ini," kata Wirathu merujuk pada salah satu dari tiga kota utama di Negara Bagian Rakhine utara yang terkena dampak konflik militer di sana. "Semuanya mahasiswa Bengali. Akankah dunia tahu siapa mayoritas atau siapa minoritas saat melihat kondisi itu?"

Pemimpin redaksi koran Aung Zay Yatu, Maung Thway Chun, mengatakan dia tidak memiliki kebencian terhadap muslim dan memiliki teman-teman muslim tapi ancaman "Islamisasi" adalah sebuah masalah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami tidak menindas muslim, dan kami mengenali keberadaan mereka. Tapi kita tidak ingin umat Islam menelan negara kita. Mereka tidak akan selesai dengan menyerang hanya Rakhine. Mereka juga akan menyerang wilayah Chin State atau Irrawaddy," kata Maung merujuk pada dua negara bagian yang terletak di selatan dan timur laut Rakhine State.

"Kalau begitu negara ini akan menjadi negara muslim. Sungguh memalukan bagi kita bahwa tanah yang kita warisi dari generasi kita sebelumnya akan hilang pada zaman kita."

Umat muslim berjumlah hanya sekitar 4 persen dari 53 juta orang di negara itu, dan Rohingya merupakan bagian dari kelompok minoritas ini. Tapi kondisi di Rakhine State memicu kecemasan eksistensial nasional bagi sebagian kalangan Buddha karena warga etnis Rohingya terkonsentrasi di wilayah itu dengan lebih dari 1,1 juta orang tinggal di sana.

Seperti yang dilansir The Atlantic pada 7 September 2017, Francis Wade, penulis buku Buddhist Violence and Making of a Muslim Other, mengatakan ada juga kecemasan lokal yang dirasakan oleh Rakhine (Buddhis) yang sering bersifat materialistis bahwa Rohingya akan mengambil alih tanah dan sumber daya lainnya.

Maraknya kekerasan di Rakhine State telah mempersulit upaya pemerintah Aung San Suu Kyi untuk menghadapi Ma Ba Tha. Banyak kritikus Barat melihat Suu Kyi sebagai orang yang berperasaan dalam menghadapi penindasan Rohingya, nasionalis Buddhis juga marah kepadanya tapi untuk alasan yang berlawanan. Mereka mengira dia lemah terhadap Rakhine dan "Islamisasi".

Salah satu hal pertama yang dilakukan Suu Kyi setelah berkuasa pada 2016, yakni menunjuk sebuah komisi yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk memberikan rekomendasi mengenai solusi terhadap konflik itu.

Namun, kurang dari dua bulan setelah dia mengumumkan kabar itu, kelompok yang kemudian dikenal sebagai Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan atau ARSA membunuh sembilan petugas di pos-pos penjagaan perbatasan dan memicu bentrokan yang menewaskan puluhan warga etnis Rohingya dan memaksa hampir 90 ribu orang memasuki Bangladesh.

Munculnya kelompok Rohingya, ARSA, memberi "oksigen baru" pada kelompok nasionalis Buddha, Ma Ba Tha.

THE ATLANTIC | YON DEMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

2 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

7 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

8 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

22 hari lalu

Myanmar/Unsplash
Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

Profil Myanmar yang merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang terletak di utara sebagai anggota ASEAN.


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

26 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.


Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

35 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

Pakar PBB menyebut junta Myanmar menjadi ancaman yang lebih besar bagi warga sipil, setelah negara tersebut memberlakukan wajib militer