TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat tidak mengharapkan perubahan mendasar dalam haluan atau kebijakan Iran di bawah pemerintahan presiden baru, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada Senin, 8 Juli 2024.
Miller menyampaikan hal itu ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan pemulihan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), kesepakatan nuklir Iran bersama negara-negara Barat anggota P5+1 (lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Uni Eropa (UE).
“Kami tidak berharap bahwa pemilu ini akan membawa perubahan mendasar dalam arah atau kebijakan Iran,” katanya dalam pengarahan pers yang direkam dan diunggah di situs web Departemen Luar Negeri AS.
Iran baru-baru ini memilih presiden terbaru yakni Masoud Pezeshkian, seorang politikus reformis yang mewakili Tabriz di parlemen, juga mantan menteri kesehatan dan ahli bedah jantung. Sekitar 16,5 juta warga Iran memilihnya, sedangkan kandidat saingannya, politikus garis keras Saeed Jalili, memperoleh 13,5 juta suara.
Jalili menganjurkan konfrontasi dengan “musuh-musuh” Barat dan mendukung pendalaman hubungan dengan Rusia dan Cina, sementara Pezeshkian menyerukan negosiasi dengan AS.
Kampanye Pezeshkian berfokus pada perlunya Iran terlibat dengan Barat dalam isu nuklir, juga untuk mendapatkan keringanan sanksi dan memperbaiki kondisi perekonomian negara, serta menjauh dari jurang perang regional.
Perihal harapannya untuk arah kebijakan Iran selanjutnya, Miller mengatakan, “Pada akhirnya, bukan presiden yang berhak menentukan masa depan kebijakan Iran; itu adalah Pemimpin Tertinggi, dan tentu saja kita telah melihat arah yang dia pilih untuk membawa Iran.”
Pemimpin Tertinggi Iran berperan sebagai kepala negara serta otoritas politik dan agama tertinggi di Republik Islam Iran, menduduki posisi di atas presiden. Angkatan bersenjata, peradilan, radio dan televisi negara, dan organisasi penting pemerintah lainnya tunduk pada Pemimpin Tertinggi.
Menurut konstitusi Iran, Pemimpin Tertinggi mengatur kebijakan umum serta mengawasi badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif negara tersebut. Pemegang jabatan Pemimpin Tertinggi saat ini adalah Ayatollah Ali Khamenei.
Miller menuturkan jika presiden baru Iran mempunyai kewenangan untuk membatasi program nuklir Iran, menghentikan “pendanaan terorisme”, dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang “mengganggu stabilitas di kawasan”, maka AS akan menyambut langkah-langkah itu dengan baik. “Namun tentu saja, kami tidak memiliki ekspektasi apa pun bahwa hal tersebut mungkin akan terjadi,” kata dia.
Sebelumnya di hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengatakan saluran diplomatik antara Iran dan AS tetap terbuka seiring dengan berjalannya proses negosiasi ihwal isu nuklir.
Berbicara tentang perundingan antara Iran dan AS yang menjadi topik dalam debat calon presiden di televisi menjelang pemilu baru-baru ini, Kanaani mengatakan pada konferensi pers bahwa masalah tersebut memiliki mekanisme yang pasti.
“Saluran diplomatik antara Iran dan AS terbuka dan proses negosiasi sedang berlangsung. Rinciannya akan dipublikasikan pada waktunya,” kata juru bicara itu, seperti dikutip kantor berita Tasnim.
TASNIM
Pilihan editor: Angka Kematian dalam Perang Gaza Sesungguhnya Tembus 186 Ribu Orang
