TEMPO.CO, Jakarta - Prancis menetapkan keadaan darurat di Kaledonia Baru pada Kamis, 16 Mei 2024 dan memerintahkan pasukan untuk menjaga pelabuhan serta bandara internasional. Kerusuhan dua malam menyebabkan empat orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka di wilayah Pasifik tersebut.
Kekacauan meletus setelah Majelis Nasional Perancis mendukung sengketa perubahan daftar suara yang menurut para pemimpin Pribumi Kanak akan melemahkan suara mereka.
Presiden Emmanuel Macron menawarkan untuk mengadakan pembicaraan pada hari Kamis dengan anggota parlemen Kaledonia Baru. Macron juga menyetujui penggunaan pasukan keamanan dan jam malam untuk menghentikan kekerasan terburuk yang terjadi dalam empat dekade terakhir.
Toko-toko telah dijarah dan bangunan-bangunan umum dibakar selama kekerasan malam hari. Empat orang, termasuk seorang polisi tewas dan ratusan lainnya terluka.
Kaledonia Baru terletak di antara Australia dan Fiji, adalah salah satu dari beberapa wilayah di dunia yang tetap menjadi bagian Prancis pada era pasca-kolonial. Dijajah oleh Prancis sejak paruh kedua abad kesembilan belas, wilayah ini mempunyai status istimewa tidak seperti wilayah luar negeri lainnya.
Meskipun telah tiga kali menolak kemerdekaan melalui referendum, masyarakat Kanak tetap ingin Kaledonia Baru lepas dari Prancis.
Macron menyerukan dimulainya kembali dialog politik. Namun pemerintah menyetujui keadaan darurat mulai Kamis pagi, kata juru bicara pemerintah Prisca Thevenot.
Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal mengatakan pada pertemuan tingkat menteri bahwa pasukan telah dikerahkan untuk mengamankan pelabuhan dan bandara internasional. Perwakilan pemerintah di Kaledonia Baru telah melarang penggunaan TikTok.
Attal mengatakan platform media sosial tersebut telah digunakan oleh para perusuh.
Bandara Kaledonia Baru sudah ditutup untuk penerbangan internasional. Attal mengatakan situasi di Kaledonia Baru sekarang "serius" namun prioritas pemerintah adalah "memulihkan ketenangan" sehingga dialog dapat terjalin.
Dalam keadaan darurat, pihak berwenang akan dapat menerapkan larangan perjalanan, tahanan rumah, dan penggeledahan, tambah juru bicara Thevenot.
Lima aktivis kemerdekaan radikal, yang dituduh mengorganisir kekerasan, segera ditahan, menurut pihak berwenang.
Sekitar 70 orang ditahan dalam 24 jam terakhir, kata kantor pemerintah Prancis di Noumea, Kamis. Kepala kantor tersebut, Louis Le Franc, mengatakan sekitar 200 perusuh telah ditahan sepanjang minggu ini. Prancis menyatakan bahwa perusuh itu adalah pemberontak.
