Gerakan Antikorupsi Arab Saudi Disebut untuk Tangkap Oposisi

TEMPO.CO, Riyadh - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi hanya membolehkan setiap pejabat dan pangeran yang ditahan karena terkait kasus korupsi menelpon sekali. Sebagian dari mereka ditahan di hotel bintang lima Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi.

Mereka dibolehkan menelpon anggota keluarganya. "Mereka tidak boleh menerima telpon dan ditahan dengan penjagaan ketat. Tidak ada yang bisa masuk dan keluar," kata seorang sumber yang mengetahui soal ini kepada Reuters seperti dikutip NBC News. "Ini jelas ada persiapan yang banyak untuk melakukan penahanan ini."

Baca:  Ini 2 Sosok Utama Pemburu Koruptor Arab Saudi

Seperti diberitakan Kerajaan Saudi menggelar penangkapan besar-besaran terhadap sebelas pangeran, empat menteri aktif, dan sejumlah mantan pejabat. Ini terkait upaya Kerajaan untuk menyelamatkan uang negara, yang diduga raib dalam besar karena praktek korupsi.

Baca: Video Pembakaran Poster Putra Mahkota Saudi Beredar di Lebanon

Data awal kerajaan menunjukkan jumlah uang negara yang raib mencapai sekitar US$100 miliar atau sekitar Rp1300 triliun.
Sekitar dua pekan lalu, Raja Salman mengeluarkan keputusan untuk membentuk Komisi Antikorupi. Komisi ini diketuai Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman.

Beberapa jam setelah keputuran raja diterbitkan, Komisi Antikorupsi melakukan penangkapan besar-besaran. Bandara pribadi milik para pangeran dan pengusaha kaya ditutup agar mereka tidak bisa melarikan diri.
"Sebagian orang-orang yang ditahan ini sebelumnya dipanggil untuk datang ke pertemuan untuk kemudian ditangkap," begitu dilansir NBC News.

Sebagian lainnya ditahan di rumah mereka dan diterbangkan ke Riyadh atau dibawa dengan mobil ke Hotel Ritz-Carlton, yang menjadi tempat penahanan orang-orang kaya ini.

Masih menurut NBC News, tindakan Putra Mahkota Mohammed ini merupakan bagian dari upayanya melakukan konsolidasi kekuasaan. Itu sebabnya, sebagian orang terduga korupsi yang ditangkap merupakan anggota kerajaan.

"Pesannya adalah orang-orang yang menolak mendukung harus berhati-hati," kata NBC News melansir Reuters. Masih menurut sumber anonim yang dikutip ini, semua upaya penanganan antikorupsi ini ditujukan terhadap keluarga kerajaan sendiri. "Penangkapan lainnya hanya pencitraan saja," kata dia.

Raja Salman dikabarkan mengatakan tindakan penangkapan besar-besaran ini dilakukan terhadap orang-orang berjiwa lemah, yang mengedepankan kepentingan pribadinya diatas kepentingan publik demi mengumpulkan uang ilegal. Menurut beberapa sumber,data-data praktek korupsi ini dikumpulkan oleh lembaga intelejen Saudi.

Para pendukung kebijakan antikorupsi Kerajaan Saudi menolak tudingan bahwa gerakan antikorupsi ini merupakan strategi untuk menghilangkan musuh politik. Reuters, seperti dikutip NBC News, belum bisa mendapatkan konfirmasi dari keluarga kerajaan soal ini.

Salah satu yang ditahan di hotel adalah Pangeran Miteb bin Abdullah, yang merupakan bekas kepala Garda Nasional dan merupakan sepupu langsung Pangeran Mohammed.

"Dia datang ke sebuah undangan dan tidak pernah balik lagi," kata sumber kedua secara anonim. Sumber ini memiliki hubungan dengan beberapa orang yang telah ditahan.

Dua tokoh publik lainnya yang juga ditahan adalah Pangeran Alwaleed bin Talal, yang mengepalai Kingdom Holding dan sepupu dari putra mahkota. Juga ada Pangeran Turki bin Abdullah, yang merupakan mantan gubernur Riyadh dan anak dari bekas raja sebelumnya yaitu Raja Abdullah.

Ketegangan memuncak pada pertemuan anggota keluarga Kerajaan pada musim panas lalu. Salah satu sumber ini mengatakan sejumlah tokoh kerajaan seperti Miteb menolak pengangkatan Mohammed sebagai putra mahkota.

Ini karena sikap MBS, julukan dari putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed, yang secara terbuka mengatakan akan mengusut tuntas kasus korupsi di Kerajaan. Mohammed mengatakan ini dalam berbagai interview di media massa lokal dan internasional.