ASEAN Terbitkan Chairman Statement Krisis Rohingya di Rakhine

TEMPO.CO, New York --- Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN akhirnya menerbitkan Chairman Statement, menyikapi krisis kemanusiaan warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Dalam pernyataan yang diumumkan di situs ASEAN, para menteri prihatian atas apa yang terjadi di Rakhine dan meminta semua pihak yang terlibat tidak melakukan hal-hal yang memperburuk situasi.

Keputusan untuk mengeluarkan Chairman Statement diambil dalam rapat tetutup pada menteri luar negeri ASEAN di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, Sabtu 23 September malam, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) yang ke-72.

Baca: LPAI Pajang Kain Sepanjang Satu Kilometer Untuk Rohingya

“Ini merupakan satu hal yang agak luar biasa karena  sebagai pertemuan informal biasa yang dilakukan di sela UNGA biasanya kami tidak mengeluarkan Chairman Statement,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, usai pertemuan itu.

Dalam pernyataan itu pimpinan ASEAN saat ini, Filipina, mengutuk serangan terhadap aparat keamanan Myanmar pada 25 Agustus 2017 dan semua tindak kekerasan setelah itu, yang membunuh penduduk sipil, merusak rumah, dan menyebabkan banyak orang terpaksa mengungsi, dengan mayoritas warga etnis Rohingya.

Baca: Paus Desak Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Rohingya

“Para menteri luar negeri juga menekankan pentingnya meningkatkan akses bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak dan memberikan bantuan kepada semua komunitas yang terkena dampak,” tulis pernyataan itu.

Bantuan kemanusiaan dari ASEAN untuk krisis di Rakhine State akan disalurkan melalui AHA Centre,, yang merupakan pusat koordinasi bantuan kemanusiaan negara-negara ASEAN. Menurut Retno, secara garis besar Myanmar telah menyampaikan permintaan bantuan dari AHA. “Pertama-tama fokusnya pada humanitarian relief dulu.”

Para menteri ASEAN juga menyatakan mendukung komitmen pemerintah Myanmar untuk memastikan: keamanan masyarakat sipil di daerah konflik; mengambil langkah cepat untuk menghentikan kekerasan di Rakhine;  menormalkan kembali kondisi sosial-ekonomi; dan menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya.

Demi kelancaran upaya penanganan pengungsi, Myanmar juga diminta untuk segera menjalin dialog dengan Bangladesh.  “Kemarin malam saya dapat kabar mereka (Myanmar dan Bangladesh) sudah berkomunikasi,” kata Retno.

Krisis Rakhine dan operasi militer Myanmar telah menyebabkan lebih dari 400 ribu warga, yang mayoritas kaum Muslim Rohingya mengungsi. Mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian di perbatasan Myanmar – Bangladesh di daerah Cox Bazaar dalam situasi yang memprihatinkan.

Sedangkan dalam jangka panjang, menurut Menlu Retno, Myanmar diharapkan menjalankan sepenuhnya rekomendasi komisi penanganan krisis Rakhine yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal, Kofi Annan.

Terdapat 88 rekomendasi dalam laporan komisi yang dibentuk atas permintaan pemimpin Myanmar Aung Sang Suu Kyi itu. Di antaranya, rekomendasi meminta pemerintah Myamar segera menyelesaian persoalan kewargaan negara sekitar satu juga kaum muslim Rohingya, yang saat ini tidak diakui sebagai warga negara.

PHILIPUS PARERA