Perusahaan Israel Dituduh Dukung Militer Myanmar Genosida Etnis Rohingya

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengungsi Rohingya, yang melintasi perbatasan dari Myanmar dua hari sebelumnya, berjalan setelah mereka mendapat izin dari tentara Bangladesh untuk melanjutkan ke kamp-kamp pengungsi, di Palang Khali, dekat Cox's Bazar, Bangladesh 19 Oktober 2017. Bulan ini menandai peringatan kedua tentang pelarian lebih dari 730.000 Rohingya dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar barat laut ke Bangladesh setelah tindakan keras pimpinan militer dalam menanggapi serangan oleh gerilyawan Muslim di pos-pos polisi Myanmar. REUTERS / Jorge Silva / File Photo

    Pengungsi Rohingya, yang melintasi perbatasan dari Myanmar dua hari sebelumnya, berjalan setelah mereka mendapat izin dari tentara Bangladesh untuk melanjutkan ke kamp-kamp pengungsi, di Palang Khali, dekat Cox's Bazar, Bangladesh 19 Oktober 2017. Bulan ini menandai peringatan kedua tentang pelarian lebih dari 730.000 Rohingya dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar barat laut ke Bangladesh setelah tindakan keras pimpinan militer dalam menanggapi serangan oleh gerilyawan Muslim di pos-pos polisi Myanmar. REUTERS / Jorge Silva / File Photo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok hak asasi manusia Myanmar menuduh perusahaan Israel menjual teknologinya kepada militer Myanmar untuk kejahatan perang dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya.

    Laporan itu menuduh perusahaan Israel, Gilat Satellite Networks, yang diklaim telah bertransaksi dengan Mytel, jaringan seluler Myanmar yang sebagian dimiliki oleh militer Myanmar, diterbitkan pada hari Minggu di situs web kelompok advokasi Justice for Myanmar, Times of Israel melaporkan, 24 Desember 2020.

    Laporan berjudul Nodes of Corruption, Lines of Abuse: How Mytel and Viettel are aiding and abetting the commission of international crimes in Myanmar

    with the complicity of global business, adalah bagian dari serangkaian laporan oleh organisasi Justice for Myanmar, yang tujuannya adalah untuk melemahkan rezim militer Myanmar, dan mempermalukan perusahaan internasional agar memutuskan hubungan bisnis dengan rezim yang melakukan pelanggaran HAM.

    Pemerintah dan militer Myanmar telah dituduh melakukan kampanye brutal pembersihan etnis dan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya, menewaskan ribuan orang dan mengirim lebih dari 700.000 melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Komisi PBB telah merekomendasikan genosida dan tuduhan kejahatan perang terhadap para pemimpin militer Myanmar.

    Laporan Justice for Myanmar mencakup tuduhan mengenai kesepakatan bisnis yang dibuat oleh Gilat yang berbasis di Petah Tikva, sebelum keputusan Pengadilan Tinggi Israel pada September 2017 untuk menghentikan semua ekspor militer ke Myanmar.

    Chris Sidoti, mantan pencari fakta PBB di Myanmar, mengatakan jika perusahaan membantu dan mendukung kejahatan militer Myanmar, seperti yang dituduhkan dalam laporan tersebut, tidak ada undang-undang pembatasan.

    "Jika apa yang dilakukan Gilat sebelum 2018 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang atau membantu dan bersekongkol melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang, maka itu tetap bertanggung jawab," kata Sidoti, yang tidak terlibat dalam Justice for Myanmar melaporkan.

    Giliat didirikan pada tahun 1987 dan kantor pusatnya di Petah Tikva, Israel. Gilat adalah pembuat teknologi dan layanan jaringan satelit, yang produknya mencakup platform jaringan VSAT berbasis cloud, modem berkecepatan tinggi, antena bergerak berkinerja tinggi, dan amplifier berdaya tinggi dan berefisiensi tinggi. Perusahaan ini diperdagangkan di NASDAQ Global Select Market dan di Bursa Efek Tel Aviv.

    Selain Gilat, perusahaan lain yang disebutkan dalam laporan Justice for Myanmar antara lain AsiaSat (Hong Kong), Hughes Network Systems (AS) dan Intelsat (Luksemburg/Inggris).

    Sumber:

    https://www.timesofisrael.com/myanmar-activists-accuse-israeli-firm-of-abetting-militarys-rohingya-atrocities/


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.