Bangladesh Hukum Mati Anggota Parlemen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Bangladesh antre untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum di Dhaka (29/12). Foto:  AFP/Deshakalyan Chowdhury

    Warga Bangladesh antre untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum di Dhaka (29/12). Foto: AFP/Deshakalyan Chowdhury

    TEMPO.CO, Dhaka - Pengadilan Kejahatan Perang Bangladesh menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pemimpin senior kelompok oposisi dan juga anggota parlemen atas kejahatan perang yang dilakukan selama perang kemerdekaan 1971.

    Terhukum mati itu adalah Salauddin Quarder Chowdhury. Dia merupakan pemimpin oposisi utama dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP). Pada persidangan yang digelar Selasa, 1 Okober 2013, menurut majelis hakim, dia terbukti melakukan penyiksaan, pemerkosaan, dan genosida selama perang kemerdekaan melawan Pakistan pada 1971.

    Chowdhury--yang kini berusia 64 tahun--didakwa membunuh 200 warga sipil, berkolaborasi dengan Angkatan Bersenjata Pakistan, menyiksa rakyat sipil tak bersenjata, serta melakukan kejahatan lainnya.

    Proses peradilan kejahatan perang ini ditolak oleh partai-partai oposisi lantaran dianggap bermuatan politik menjelang pemilihan umum Januari 2014, serta di tengah unjuk rasa atas tewasnya 100 orang yang memprotes peradilan sejak dibuka tahun ini.

    Untuk mengatasi kerusuhan menjelang keputusan pengadilan, pemerintahan Bangladesh mengerahkan pasukan keamanan di Ibu Kota Dhaka dan kampung halaman Chowdhury.

    Hukuman mati terhadap Chowdhury ini adalah yang ketujuh sejak lembaga peradilan ini menggelar peradilan kejahatan perang semasa merebut kemerdekaan dari Pakistan.

    Sebelumnya, pada Kamis, 28 Februari 2013, pengadilan kejahatan perang juga menjatuhkan hukuman mati terhadap pemimpin oposisi dari Partai Jamaat-e-Islami, Delwar Hossain Sayedee, lantaran didakwa melakukan kekejaman pada perang kemerdekaan 1971 melawan Pakistan.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Topik Terhangat
    Edsus Lekra
    | Senjata Penembak Polisi | Mobil Murah | Info Haji | Kontroversi Ruhut Sitompul


    Berita Terpopuler
    Australia Minta Maaf Soal Impor Sapi
    Sejarah Kelam Ludruk Saat Peristiwa 1965
    Begini Isi Prinsip 1-5-1 Lekra
    PPATK Ungkap Rekening Gendut Pegawai Kemendikbud
    KPK: Labora Tak Pernah Beri Data Aliran Uang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.