TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Menlu Retno) menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama. Sebab, kata Retno, masalah ini merupakan kejahatan lintas negara.
Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah menggodok pembentukan satgas judi online. Ketika ditanya keterlibatan dalam satgas ini, Retno hanya menyampaikan dia memang memiliki tugas dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri selama bertahun-tahun.
“Ini adalah kejahatan transnasional. Sehingga kalau kita mau mengatasi kejahatan ini yang diperlukan adalah kerjasama bersama. Kerja sama yang sifatnya antara negara-negara di kawasan,” kata Retno di Istana Kepresidenan Jakarta, 26 April 2024.
Retno menjelaskan pentingnya bekerja sama untuk menangani kasus judi online karena korbannya adalah tidak hanya WNI tapi warga negara-negara di Asia Tenggara dan negeri jiran lain di kawasan seperti Cina.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Hadi Tjahjanto menggelar rapat untuk mematangkan pembentukan satgas judi online bersama beberapa pejabat kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa, 23 April 2024.
Pertemuan turut dihadiri Menteri Komunikasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kepala Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana. Rapat itu sebagai tindak lanjut rapat terbatas Kamis pekan lalu.
PPATK pada 2023 menemukan 3,2 juta warga bermain judi online. 80 persen di antaranya bermain dengan nilai di bawah Rp100 ribu.
Perputaran uang judi online selama 2023 mencapai Rp327 triliun (agregat). Pemerintah telah menutup 5 ribu rekening bank yang ditengarai terkait judi online.
Pilihan Editor: 1.000 Remaja Korea Selatan Ditangkap Polisi karena Judi Online
DANIEL A. FAJRI
