Setelah debut politiknya, Srettha Thavisin mengatakan bahwa keputusasaan yang dirasakannya terhadap Thailand lah yang membawanya ke dunia politik. “Kita, Anda, melihat sekeliling Anda sendiri saat Anda berada di puncak piramida, Anda tidak hanya melihat pada tingkat yang sama. Anda melihat ke bawah tentang bagaimana orang lain hidup,” katanya pada bulan April.
“Saya merasa sedih dengan apa yang telah saya lihat. Karena kesenjangan sosial, dalam hal pendidikan, dalam hal mendapatkan layanan kesehatan, dalam hal hal-hal mendasar seperti mendapatkan makanan, ini masih belum seperti yang seharusnya bagi negara yang memiliki potensi besar seperti Thailand.”
Peduli Terhadap Hak Asasi Manusia
Srettha Thavisin berkampanye dengan janji-janji stimulus ekonomi, keadilan sosial, dan pemerintahan yang baik. Ia mengatakan bahwa prioritasnya selama 100 hari pertama pemerintahan adalah mengatasi kenaikan biaya hidup, mengakhiri wajib militer, memastikan kesetaraan pernikahan bagi pasangan sesama jenis, dan menyusun konstitusi baru yang mewakili keinginan rakyat.
Selama kampanye, ia memperkenalkan kebijakan unggulan Pheu Thai yang menawarkan bantuan 10.000 Baht (US$ 295) melalui dompet digital bagi mereka yang berusia 16 tahun ke atas untuk dibelanjakan di komunitas mereka.
Ia juga mengatakan bahwa Pheu Thai “peduli terhadap hak asasi manusia.” Menurut dia, sembilan tahun pemerintahan yang didukung militer di negara tersebut telah menyebabkan banyaknya warga negara Thailand yang memiliki keterampilan tinggi melarikan diri dari negara tersebut.
Diberhentikan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi mengadili kasus Srettha Thavisin atas petisi dari sekelompok 40 senator yang menuduh Srettha melanggar standar etik. Dalam putusannya, majelis hakim mengatakan Srettha jelas menunjukkan kurangnya integritas ketika ia memutuskan untuk menunjuk Pichit Cheunban sebagai menteri Kantor PM dalam perombakan kabinetnya pada 27 April lalu.
Penunjukan tersebut dilakukan Srettha meski mengetahui Pichit telah didiskualifikasi untuk jabatan tersebut karena ia tidak jujur dan telah dipenjara pada 2008 silam atas dugaan berusaha menyuap pejabat Mahkamah Agung. Ia pun diberhentikan oleh MK pada Rbau, 14 Agustus 2024 atas pelanggaran etika yang “berat.”
REUTERS | AL JAZEERA | THE NATIONAL
Pilihan editor: Lagi, WHO Umumkan Cacar Monyet Darurat Kesehatan Global
