Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korea Utara Kecam Deklarasi NATO soal Pengiriman Senjata ke Rusia

Reporter

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara pada Sabtu 13 Juli 2024 mengkritik deklarasi KTT NATO yang mengecam ekspor senjatanya ke Rusia, menyebutnya ilegal dan memperingatkan adanya “tindakan balasan strategis” yang kuat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut membuat pernyataan tersebut setelah KTT NATO di Washington berakhir. 32 pemimpin negara aliansi tersebut dan empat mitra Indo-Pasifik mereka yaitu Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru, membahas kekhawatiran mengenai hubungan militer yang semakin erat antara Pyongyang dan Moskow.

Dalam pernyataan yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), dan dikutip Yonhap News, juru bicara tersebut mengatakan deklarasi itu memantik Perang Dingin dan konfrontasi militer.

Dia mengatakan situasi itu memerlukan strategi baru untuk menangkal upaya Amerika Serikat memperluas aliansi militernya.

Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) bersumpah akan mencegah agresi dan mempertahankan perdamaian dengan tindakan balasan strategis yang lebih kuat, menurut pernyataan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Deklarasi NATO yang dirilis pada Rabu, menekankan bahwa ekspor peluru artileri dan rudal balistik Korut ke Rusia melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB.

NATO juga menunjukkan "keprihatinan besar" mengenai kemitraan Korut dan Rusia yang semakin kuat.

Pilihan Editor: Korut Tuding AS Ciptakan NATO Versi Asia Bersama Jepang dan Korsel

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kim Jong Un Kerap Lakukan Hukuman Mati, Terbaru Eksekusi Mati 30 Pejabat Buntut Gagal Mitigasi Banjir

8 menit lalu

Kim Jong Un Kerap Lakukan Hukuman Mati, Terbaru Eksekusi Mati 30 Pejabat Buntut Gagal Mitigasi Banjir

Kim Jong Un eksekusi mati sekitar 30 pejabat akhir Agustus lalu. Ini deretan hukuman mati oleh pemimpin Korea Utara, termasuk kepada pamannya sendiri.


Kim Jong Un Eksekusi Mati Sekitar 30 Pejabat Dianggap Gagal Mitigasi Banjir, Hukuman Mati di Korut Melonjak Setelah Covid

28 menit lalu

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Perdana Menteri Kim Tok Hun mengunjungi daerah yang terkena dampak banjir dekat perbatasan dengan Tiongkok, di Provinsi Pyongan Utara, Korea Utara, dalam foto tak bertanggal yang dirilis 31 Juli 2024. KCNA via REUTERS
Kim Jong Un Eksekusi Mati Sekitar 30 Pejabat Dianggap Gagal Mitigasi Banjir, Hukuman Mati di Korut Melonjak Setelah Covid

Presiden Korea Utara Kim Jong Un dilaporkan memerintahkan eksekusi 20 hingga 30 pejabat pemerintah dan partai akhir Agustus lalu.


Amerika Serikat Ingatkan Rusia dan Iran Jangan Memperkeruh Perang Ukraina

11 jam lalu

Orang-orang menghadiri upacara peringatan untuk Dmytro Kotsiubailo, mantan sukarelawan dan tentara Pahlawan Ukraina, yang tewas dalam perang melawan pasukan Rusia di kota garis depan Bakhmut, di Kyiv, Ukraina 10 Maret 2023. REUTERS/Vladyslav Musiienko
Amerika Serikat Ingatkan Rusia dan Iran Jangan Memperkeruh Perang Ukraina

Amerika Serikat mengancam setiap rudal balistik yang dikirimkan Iran ke Rusia sama dengan memantik naiknya ketegangan dalam perang Ukraina


Waswas Berdampak ke Pilpres, Hakim Tunda Pembacaan Putusan Kasus Hukum Donald Trump

14 jam lalu

Waswas Berdampak ke Pilpres, Hakim Tunda Pembacaan Putusan Kasus Hukum Donald Trump

Putusan yang seharusnya dibacakan pada 18 September 2024, ditunda sampai pemilu 5 November 2024 terlaksana agar tak berdampak pada Donald Trump


Lloyd Austin Sebut Tak Ada Kecanggihan Senjata Apapun yang Bisa Membawa Keuntungan pada Kyev dalam Perang Ukraina

18 jam lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin sebelum pertemuan di Kyiv, Ukraina 24 April 2022. Layanan Pers/Handout Kepresidenan Ukraina via REUTERS
Lloyd Austin Sebut Tak Ada Kecanggihan Senjata Apapun yang Bisa Membawa Keuntungan pada Kyev dalam Perang Ukraina

Lloyd Austin pesimis apapun senjata yang digunakan Kyev tak ada yang mampu membawa keuntungan pada Kyev dalam perang Ukraina


Gagal Mengatasi Banjir, Kim Jong Un Tembak Mati 30 Pejabat Daerah

1 hari lalu

Gagal Mengatasi Banjir, Kim Jong Un Tembak Mati 30 Pejabat Daerah

Kim Jong Un mengeksekusi mati 30 pejabat daerah karena gagal mengatasi banjir.


Gedung Putih: Putin Harus Berhenti Bicara soal Pilpres AS

1 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan murid-murid selama pelajaran
Gedung Putih: Putin Harus Berhenti Bicara soal Pilpres AS

Gedung Putih menegaskan residen Rusia Vladimir Putin harus berhenti berbicara tentang pemilihan presiden Amerika Serikat


Senat AS akan Selidiki Penggunaan Semikonduktor Amerika pada Senjata Rusia

1 hari lalu

Sebuah rudal nuklir balistik antarbenua Yars ditembakkan selama pelatihan, dari kosmodrom Plesetsk di wilayah Arkhangelsk Utara, Rusia, 1 Maret 2024. Rusia memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia, yang diikuti Amerika Serikat. Kedua negara ini mengendalikan lebih dari 90 persen senjata nuklir dunia. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS
Senat AS akan Selidiki Penggunaan Semikonduktor Amerika pada Senjata Rusia

Senat Amerika Serikat akan mengadakan dengar pendapat mengenai penggunaan semikonduktor buatan Amerika dalam senjata Rusia


Andrii Sybiha Menjadi Menlu Ukraina Gantikan Dmytro Kuleba

2 hari lalu

Wakil Menteri Luar Negeri pertama Andrii Sybiha. REUTERS/Stringer
Andrii Sybiha Menjadi Menlu Ukraina Gantikan Dmytro Kuleba

Andrii Sybiha, calon menlu yang ditunjuk Presiden Volodymyr Zelensky diterima oleh parlemen Ukraina.


Keluarga Sandera Desak Amerika Serikat buat Kesepakatan Sepihak dengan Hamas

2 hari lalu

Aksi unjuk rasa yang menyerukan pemulangan segera para sandera yang ditawan di Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di dekat kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem, 2 September 2024. Massa menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencapai gencatan senjata dengan kelompok Palestina Hamas untuk membawa pulang tawanan yang tersisa. REUTERS/Ronen Zvulun
Keluarga Sandera Desak Amerika Serikat buat Kesepakatan Sepihak dengan Hamas

Keluarga sandera Amerika Serikat yang ditawan Hamas mendesak Gedung Putih untuk membuat kesepakatan sepihak dengan Hamas dan mengabaikan Israel