TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat adalah penyedia bantuan militer terbesar di dunia. Pada April, Kongres AS menyetujui putaran besar bantuan militer untuk Israel dan Ukraina. Total $95 miliar termasuk $60 miliar (63 persen) untuk Ukraina, $26,4 miliar (28 persen) untuk Israel dan $8,1 miliar (9 persen) untuk wilayah Asia Pasifik terkait dengan kemungkinan ancaman dari Cina. Mengapa AS banyak memberikan bantuan militer ke negara-negara lain?
Apakah bantuan militer sama dengan bantuan luar negeri? Apa bedanya?
AS memberikan lebih banyak bantuan luar negeri di seluruh dunia daripada negara lain. Bantuan luar negeri adalah jumlah total bantuan yang dialokasikan ke negara-negara di luar AS, termasuk bantuan ekonomi (termasuk bantuan kemanusiaan) dan bantuan militer. Pada 2022, bantuan militer menyumbang 14 persen dari bantuan luar negeri AS, menurut ForeignAssistance.gov, sebuah organisasi non-partisan AS yang menyediakan data bantuan luar negeri untuk publik.
Secara umum, sebagian besar bantuan luar negeri termasuk dalam kategori bantuan ekonomi dan kemanusiaan. Ini termasuk bantuan moneter untuk mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang di negara-negara miskin, bantuan darurat yang diperlukan karena bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia, dan bantuan keuangan yang dimaksudkan untuk mendukung kepentingan politik AS - biasanya dalam bentuk bantuan militer atau dukungan militer.
Mengapa Israel menjadi penerima bantuan militer AS paling besar?
AS telah memberikan bantuan kepada Israel sejak 1948. Meskipun pada awalnya bantuan ini terutama dalam bentuk bantuan ekonomi, AS meningkatkan bantuan militer secara besar-besaran pada tahun 1973, ketika Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak ke Israel - yang dikenal sebagai Perang Yom Kippur - untuk merebut kembali wilayah Palestina yang bersejarah, padang pasir Sinai, dan Dataran Tinggi Golan, yang telah mereka rebut pada 1967.
Dengan nama sandi "Operasi Rumput Nikel", Presiden AS Richard Nixon memerintahkan pasokan darurat bantuan militer ke Israel pada Oktober 1973, membantu Israel untuk mendorong Mesir kembali menyeberangi Terusan Suez.
Pada saat itu, Nixon berkata kepada penasihat keamanan nasional dan menteri luar negerinya, Henry Kissinger: "Kirimkan semua yang bisa terbang."
Israel mengklaim kemenangan tiga minggu kemudian – pada 25 Oktober – dan gencatan senjata diumumkan. Pada 1950-an, mantan perdana menteri dan salah satu pendiri Israel, David Ben-Gurion, telah mulai mempopulerkan gagasan bahwa Israel harus menjadi negara adidaya militer di Timur Tengah dengan apa yang disebut sebagai "keunggulan militer kualitatif".
Sebuah kebijakan untuk memastikan Israel memiliki keunggulan seperti itu dibandingkan negara-negara tetangganya dikodifikasi ke dalam hukum AS di bawah Naval Vessel Transfer Act of 2008, yang memastikan bahwa setiap permintaan bantuan keamanan dari pemerintah Israel akan selalu dievaluasi berdasarkan kebijakan AS untuk menegakkan keunggulan militer kualitatif Israel.
Mantan asisten sekretaris untuk Biro Urusan Politik-Militer AS, Andrew Shapiro, menjelaskan inti dari "keunggulan militer kualitatif" ini dalam sebuah pidato pada 2011 di Washington Institute for Near East Policy.
Dia mengatakan, "Landasan komitmen keamanan Amerika terhadap Israel adalah jaminan bahwa Amerika Serikat akan membantu Israel menegakkan keunggulan militer kualitatifnya. Ini adalah kemampuan Israel untuk melawan dan mengalahkan ancaman militer yang kredibel dari setiap negara, koalisi negara, atau aktor non-negara, dengan kerusakan atau korban yang minimal."
Dua minggu setelah serangan 7 Oktober di Israel selatan oleh Hamas tahun lalu, Presiden Biden juga merujuk pada "keunggulan militer kualitatif" ini dalam pidatonya.
