Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Viktor Orban Mulus 4 Periode, Uni Eropa Periksa Hungaria

Reporter

image-gnews
Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban dan istrinya Aniko Levai memasukkan kertas suara kedalam kotak suara di TPS di Budapest, Hungaria, (6/4). REUTERS/Bernadett Szabo
Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban dan istrinya Aniko Levai memasukkan kertas suara kedalam kotak suara di TPS di Budapest, Hungaria, (6/4). REUTERS/Bernadett Szabo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Eksekutif Uni Eropa memulai prosedur disipliner baru terhadap Hungaria pada Selasa. Langkah ini dapat menyebabkan pembekuan dana untuk Perdana Menteri Viktor Orban, karena mengesampingkan hak-hak demokrasi liberal.

Kepada para anggota parlemen UE, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan, korupsi adalah masalah utama di Hungaria rezim Orban. "Kami sekarang akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi untuk memulai mekanisme persyaratan," katanya, dilansir dari Reuters, Rabu, 6 April 2022.

Orban baru saja memenangkan pemilihan umum Hungaria pada akhir pekan lalu. Dengan terpilihnya Orban dalam pemilu kali ini, empat periode dia akan menjabat sebagai perdana menteri.

Selama 12 tahun berkuasa, Orban sering bentrok dengan Uni Eropa. Kritikus menilai Hungaria semakin tidak demokratis karena menguasai narasi media konvensional dan menindak populasi LGBTQ di negara itu.

Pejabat UE mengatakan, prosedur tersebut akan memakan waktu berbulan-bulan. Sebab Komisi harus menyelesaikan pekerjaan internal mengenai masalah ini terlebih dahulu sebelum mengajukannya kepada para pemimpin nasional UE untuk sebuah keputusan.

Ini adalah pertama kalinya UE mencoba alat barunya, yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dana anggaran UE. Regulasi ini disetujui oleh semua 27 pemimpin UE pada akhir 2020, meskipun ada keengganan dari Orban dan sekutu nasionalisnya yang berkuasa di Polandia.

Negara-negara kaya yang berkontribusi pada anggaran UE telah menolak untuk terus membayar, jika tidak ada perlindungan yang lebih kuat untuk memastikan uang mereka tidak bermanfaat bagi mereka yang melemahkan demokrasi. Warsawa dan Budapest adalah beberapa contoh penerima manfaat bersihnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala staf Orban, Gergely Gulyas, mengatakan kepada kantor berita negara MTI, bahwa partai Fidesz yang berkuasa mendapat hampir 2,9 juta suara dalam pemilu pada Ahad, yang memberinya mandat yang sangat kuat.

Gulyas mengatakan Komisi juga harus menerima aturan dasar demokrasi dan kembali ke akal sehat dan dialog yang selalu terbuka untuk pemerintah Hungaria.

Di tengah ketidakpastian atas akses Hungaria ke miliaran euro dana UE bertumbuh, mata uang negara itu, Forint, telah melemah.

BACA JUGA: Dua Sekutu Putin di Eropa Menang Pemilu di Tengah Perang Rusia Ukraina

SUMBER: REUTERS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dosen Politik Universitas Udayana Sebut 5 Skenario Potensial Putusan Sengketa Pilpres oleh Hakim MK

3 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Dosen Politik Universitas Udayana Sebut 5 Skenario Potensial Putusan Sengketa Pilpres oleh Hakim MK

Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud) prediksi 5 skenario potensial putusan MK sengketa Pilpres 2024 yang akan di gelar Senin, 22 April 2024


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

5 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

6 hari lalu

Presiden Iran Ebrahim Raisi. Kepresidenan Iran/WANA via REUTERS
Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

Sepanjang sejarah, Iran telah menjadi sasaran berbagai sanksi internasional atau embargo dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.


Muncul Keluhan di Media Sosial Ihwal Magang Mahasiswa ke Ceko dan Hungaria, Netizen: Mirip Ferienjob Jerman

6 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Muncul Keluhan di Media Sosial Ihwal Magang Mahasiswa ke Ceko dan Hungaria, Netizen: Mirip Ferienjob Jerman

Kini di media sosial muncul berbagai keluhan menyangkut magang mahasiswa di Hungaria dan Republik Ceko.


Pengakuan terhadap Palestina, Apakah Perjuangan Spanyol akan Berhasil?

6 hari lalu

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. REUTERS/Andrew Kelly
Pengakuan terhadap Palestina, Apakah Perjuangan Spanyol akan Berhasil?

Spanyol, Irlandia, Malta dan Slovenia diperkirakan mengambil langkah tersebut mengakui Palestina sebagai negara dalam waktu dekat.


Uni Eropa Bersiap Tambahkan Sanksi untuk Iran

7 hari lalu

Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni. Sumber: Reuters
Uni Eropa Bersiap Tambahkan Sanksi untuk Iran

Josep Borrell mengatakan Uni Eropa akan bersiap untuk menambahkan sanksi terhadap Iran atas serangannya yang menyasar Israel.


Daftar Negeri yang Mengakui Negara Palestina

8 hari lalu

Petugas polisi berdiri selama protes yang oleh penyelenggara disebut sebagai
Daftar Negeri yang Mengakui Negara Palestina

Sebagian besar negara anggota PBB masuk ke dalam daftar negara yang sudah mengakui negara Palestina. Negeri sedang mengalami konflik dengan Israel


Dunia Desak Tahan Diri, Panglima Militer Israel Berkukuh akan Balas Iran

8 hari lalu

Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi. Reuters
Dunia Desak Tahan Diri, Panglima Militer Israel Berkukuh akan Balas Iran

Beberapa sekutu memperingatkan eskalasi setelah serangan Iran terhadap Israel meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas.


Kurangi Usia Minimum Pengguna di Inggris dan Eropa, WhatsApp Dikecam

11 hari lalu

Ilustrasi WhatsApp. shutterstock.com
Kurangi Usia Minimum Pengguna di Inggris dan Eropa, WhatsApp Dikecam

Dengan langkah ini, WhatsApp telah membuat marah banyak orang.


Langkah Nyata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Akui Negara Palestina

11 hari lalu

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. REUTERS/Andrew Kelly
Langkah Nyata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Akui Negara Palestina

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez siap mengakui negara Palestina. Berikut langkah Pedro Sanchez ajak Eropa dukung kemerdekaan Palestina.