TEMPO.CO, Jakarta - Aksi massa menentang perang Rusia Ukraina berlangsung pada Sabtu, 12 Maret 2022 di depan gedung Kedutaan Besar Ukraina dan Rusia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam unjuk rasa damai ini, aktivis dan masyarakat menyuarakan keprihatinan terhadap nasib warga sipil yang banyak menjadi korban dalam perang Rusia Ukraina ini.
Aksi damai memprotes perang Rusia Ukraina ini dimulai di kantor kedutaan Ukraina pada pukul 11.00 WIB. Aktivis Musdah Mulia selaku penggagas aksi menyerahkan kembang matahari secara simbolis kepada Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin.
Massa kemudian berjalan sepanjang dua kilometer menerjang hujan dan sampai ke gedung Kedutaan Besar Federasi Rusia sekitar pukul 11.35 WIB. Di Kedutaan Besar Rusia, Aktivis Tamalia Alisjahbana meletakkan karangan serta kembang matahari, yang merupakan bunga nasional Ukraina. "Mereka (Ukraina) berhak menentukan nasib sendiri sebagaimana tercantum dalam piagam PBB," katanya selaku salah satu penggagas.
Bambang Harymurti, yang juga merupakan penggagas dalam aksi damai perang Rusia Ukraina ini menegaskan, perlunya penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Alasannya dampak krisis kemungkinan besar tidak akan hanya dirasakan ke rakyat Ukraina saja, tetapi juga warga Rusia.
"Pesan kami, Presiden Putin tolong bawa pulang tentaramu dengan selamat secepatnya, supaya mereka tidak menderita seperti rakyat Ukraina," kata pria akrab disapa BHM.
Eks Pemred Majalah Tempo itu menilai, harapan dalam penyelesaian konflik ini masih ada, salah satunya dengan prinsip land for peace. Cara ini pernah dilakukan Amerika Serikat untuk menyelesaikan sengketa Israel dan Mesir soal Sinai. Dalam konflik tersebut, disepakati perlunya Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Sinai.
Indonesia, menurut BHM, bisa mengimplementasikan tersebut karena tidak terlibat langsung dengan konflik Rusia Ukraina. Dia juga mengatakan rekam jejak diplomatik Indonesia dan kapasitas Presiden Joko Widodo sebagai ketua G20, adalah nilai lebih jika bersedia menjadi juru damai.
"Kalau Presiden Jokowi mendamaikan mereka itu bukan sekedar politik luar negeri, itu kepentingan dalam negeri, supaya harga energi jangan naik, supaya harga pangan jangan naik," kata BHM.
