Mahathir Mohamad Sebut Pemerintahan Najib Razak Kleptokrat

TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Tokoh oposisi Malaysia, yang juga bekas Perdana Menteri, Mahathir Mohamad, menantang pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak untuk menuduhnya menggunakan undang-undang anti-berita palsu, yang baru saja di sahkan dan kontroversial.

Mahathir mengatakan ini terkait pernyataan pejabat polisi di Kuala Lumpur, yang akan memeriksanya menggunakan undang-undang itu terkait klaim sabotase pesawat jet yang ditumpangi Mahathir pada akhir April 2018. Berbagai kalangan menuding undang-undang ini disahkan untuk meredam kritik soal korupsi terhadap pemerintah terkait skandal 1MDB, yang bernilai miliaran dolar atau puluhan triliun rupiah.

Baca: Eksklusif -- Mahathir Diperiksa, Pengamat Kritik Najib Berlebihan

“Saya akan dikenai tuduhan dengan menggunakan undang-undang baru anti-berita palsu. Silahkan saja tuduh saya,” kata Mahathir di depan ribuan warga, yang bersorak, di kawasan pusat pemerintahan Putra Jaya pada acara kampanye koalisi Pakatan Harapan pada pemilu Malaysia 2018, Kamis, 3 Mei 2018 seperti dilansir Channel News Asia.

Baca: Eksklusif -- Pengamat: Peluang Najib Lebih Besar dari Mahathir

“Pada 9 Mei, kita akan menjatuhkan pemerintahan kleptokrat ini yang dipimpin seorang bernama Najib Razak,” kata Mahathir melanjutkan. 9 Mei 2018 merupakan waktu pencoblosan kertas suara.

PM Malaysia, Najib Razak, saat peluncuran manifesto untuk pemilihan umum yang akan datang di Kuala Lumpur, Malaysia, 7 April 2018. REUTERS/Lai Seng Sin

Pada pekan lalu, Mahathir mengatakan dia menduga pesawat jet yang disewa untuk menuju Langkawi pada hari pendaftaran sebagai calon anggota legislatif telah disabotase. Menjelang lepas landas, pilot mengatakan roda depan pesawat itu rusak sehingga pesawat tidak bisa terbang.

Pemerintah Malaysia lalu melakukan investigasi dan mengatakan tidak menemukan adanya indikasi sabotase. Pemerintah menuding klaim itu sebagai liar dan salah dengan tujuan kepentingan politik tertentu.

Inspektur Jenderal Polisi Malaysia, Mohamad Fuzi Harun, mengatakan kepada media polisi akan memintai keterangan Mahathir,”Jika diperlukan.”

Mahathir dan Najib berkampanye secara intensif untuk memenangkan pemilu. Sebagian survei memprediksi Najib bakal mempertahankan posisinya sebagai PM meski selisih suara akan kecil. Mahathir, yang pernah menjabat PM selama 22 tahun, merupakan kandidat dari koalisi oposisi Pakatan Harapan untuk posisi kursi PM.

Pada kampanye terpisah pada Kamis malam, Najib meminta calon pemilih melupakan semua kebohongan dan fitnah yang diarahkan kepada Partai Umno dan koalisi Barisan Nasional, yang dipimpinnya.

“Kita tidak bisa membangun bangsa dan negara berbasiskan fitnah dan serangan pribadi,” kata Najib seperti dilansir kantor berita Bernama. Najib dan Mahathir juga rutin mengunggah pernyataan kampanye di akun Twitter masing-masing.