Korban Tewas Konflik di Sabah 61 Orang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi Diraja Malaysia berjaga-jaga di Lahat Datu, Sabah, menyusul kontak senjata antara aparat dan penyusup.

    Polisi Diraja Malaysia berjaga-jaga di Lahat Datu, Sabah, menyusul kontak senjata antara aparat dan penyusup.

    TEMPO.CO, Sabah - Konflik bersenjata di Sabah, antara aparat keamanan Malaysia dan tentara kesultanan Sulu dari Filipina selatan, hingga Sabtu 11 Maret 2013 menyebabkan 61 orang tewas. Dalam bentrokan terbaru yang terjadi Sabtu malam, menurut Kepala Polisi Sabah Hamza Taib, dua polisi terluka.

    Konflik di wilayah Malaysia ini bermula dari kedatangan 235 orang bersenjata yang dipimpin Raja Muda Agbimuddin Kiram, adik Sultan Sulu Jamalul Kiram III, di Labuh Datu, Sabah, 12 Februari lalu. Mereka menduduki salah satu wilayah Malaysia yang berada di bagian utara Kalimantan itu dan mengklaimnya sebagai daerah milik Kesultanan Sulu. 

    Sebanyak 61 korban tewas berasal dari dua belah pihak: 53 dari tentara Sulu, delapan aparat keamanan Malaysia. 

    Hamza Taib menambahkan, hari ini ada enam orang lagi yang telah ditangkap di negara bagian Sabah dan sedang diselidiki dengan dakwaan "melakukan tindakan teroris". Dengan penangkapan itu, orang Filipina yang ditangkap terkait dengan krisis Sabah ini menjadi 85 orang.

    Aparat keamanan Malaysia juga menghentikan tiga kapal yang berada di dekat zona kontak senjata, Sabtu lalu. Sebanyak 27 orang yang mengaku sebagai nelayan, ditahan. Tetapi tidak jelas apakah mereka masuk dalam daftar 85 orang yang sudah ditahan Malaysia. 

    Untuk mengamankan daerah sekitar konflik, khususnya di sepanjang pantai timur Sabah, Malaysia menempatkan lima batalyon tentara, atau sekitar 3.500 orang, untuk melindungi lebih dari 1,4 juta warga di sana paska kedatangan orang bersenjata dari Filipina bagian selatan itu.

    Channel News Asia | Abdul Manan

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.