Pundi-Pundi Para Diktator di Bank Swiss  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Bank for International Settlements (BIS) di Basel, Swiss, dimana 27 Gubernur Bank Sentral bertemu  dalam Basel III. AP/Georgios Kefalas

    Gedung Bank for International Settlements (BIS) di Basel, Swiss, dimana 27 Gubernur Bank Sentral bertemu dalam Basel III. AP/Georgios Kefalas

    TEMPO Interaktif, Jenewa - Sudah bukan rahasia lagi bahwa para diktator Afrika Utara yang tumbang baru-baru ini punya kekayaan bertumpuk-tumpuk. Ada yang berhasil membawa sebagian hartanya kabur, seperti istri bekas Presiden Tunisia, tetapi ada juga yang memilih tetap tinggal di kediaman mewahnya seperti bekas Presiden Mesir Husni Mubarak.

    Kendati bukan rahasia, tapi publik tetap saja tercengang ketika Pemerintah Swiss Senin lalu, 2 Mei 2011, melalui Kementerian Luar Negeri, membeberkan jumlah harta kekayaan para diktator yang tertanam di bank-bank Swiss. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Swiss Lars Knuchel, kekayaan Mubarak yang berhasil ditelusuri di sejumlah rekening di bank-bank Swiss mencapai 410 juta franc (Rp 4 triliun). Sementara koleganya, bekas Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali mencapai 60 juta franc (Rp 594 miliar).

    "Adapun Libya, memiliki 360 juta franc (Rp 3,5 triliun)," kata Knuchel kepada Reuters. Rekening-rekening itu sekarang sudah dibekukan terkait dugaan bahwa uang tersebut merupakan aset ilegal para diktator. Khusus Mesir dan Tunisia, mereka diminta untuk berhubungan dengan otoritas peradilan Swiss terkait permintaan resmi kedua negara tersebut agar mendapat bantuan hukum guna mengembalikan dana dan properti tersebut.

    Swiss sebelumnya juga telah membekukan aset milik bekas Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo Januari lalu. Namun, di tengah proses pembekuan Swiss ternyata juga telah mengembalikan sebagian dana milik diktator Nigeria Sani Abacha. Menurut Knuchel, Swiss telah mengembalikan 800 juta dolar ke Nigeria meskipun proses hukumnya belum tuntas. Negara ini juga mulai memproses pemulangan aset bekas diktator Haiti Jean Claude "Baby Doc" Duvalier yang dibekukan sejak 1986 kepada Pemerintah Haiti.

    REUTERS | SUNARIAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.