TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Austria dalam pengumumannya pada Sabtu, 18 Mei 2024, menjelaskan Austria akan melanjutkan pendanaan kepada badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) setelah menangguhkannya pada Januari 2023 bersama belasan negara pendonor lainnya.
Penangguhan dana serempak tersebut menyusul tuduhan Israel ada 12 orang dari 13 ribu staf UNRWA di Gaza diduga terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas, yang kemudian dibalas oleh Israel. Tuduhan Israel menyebabkan 16 negara, termasuk Amerika Serikat sebagai donor terbesar, menghentikan pendanaan sebesar US$450 juta (Rp7,1 triliun) untuk UNRWA, sehingga menghambat operasi badan tersebut di Palestina ketika Israel masih membombardir Gaza.
Keputusan Austria untuk melanjutkan pendanaan diambil setelah UNRWA menetapkan rencana aksi untuk lebih memastikan ketidakberpihakannya, memperkuat tinjauan internal dan meningkatkan cara pemantauan stafnya.
“Setelah analisis menyeluruh terhadap rencana aksi, kami akan kembali mengucurkan dana ke UNRWA,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Austria.
Dalam pernyataan itu dijelaskan pula Wina telah menganggarkan dana sebanyak 3,4 juta euro (Rp59 miliar) sepanjang 2024, dan pembayaran pertama diperkirakan akan dilakukan pada musim panas. “Sebagian dana Austria akan digunakan di masa depan untuk meningkatkan mekanisme pengendalian internal di UNRWA,” katanya.
Austria mengatakan akan “memantau secara ketat” implementasi rencana aksi UNRWA dengan mitra internasional lainnya, dan mencatat “banyak kepercayaan telah disia-siakan.” Wina mengatakan telah meningkatkan dukungan secara substansial bagi warga Palestina yang menderita di Gaza dan wilayah tersebut sejak serangan 7 Oktober 2023, sehingga memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 32 juta euro (Rp556 miliar) kepada organisasi bantuan internasional lainnya.
Austria adalah negara donor terbesar UNRWA ke-26 berdasarkan data peringkat donor per 31 Desember 2023. Tercatat, Austria menyumbang sebesar total US$4.853.010 kepada badan tersebut, menempatkannya di bawah India.
Banyak negara termasuk Jerman, Swedia, Kanada dan Jepang, telah melanjutkan kerja sama dengan UNRWA, sementara negara-negara lain masih menahan dana mereka. Jerman bulan lalu mengatakan akan melanjutkan kerja sama dengan UNRWA menyusul laporan yang dipimpin oleh bekas menteri luar negeri Prancis Catherine Colonna mengenai prosedur UNRWA untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip netralitas. Tinjauan netralitas itu juga memberi beberapa rekomendasi, beberapa di antaranya yaitu UNRWA perlu memperkuat fungsi audit internal dan meningkatkan pengawasan eksternal terhadap manajemen proyek.
Menurut hasil tinjauan yang dipimpin Colonna, Israel hingga berita ini diturunkan belum memberikan bukti untuk mendukung tuduhannya terhadap staf UNRWA. Israel melayangkan tuduhannya saat itu berdasarkan daftar staf UNRWA yang mereka terima pada Maret lalu, bahwa para staf yang disebutkan merupakan anggota “kelompok-kelompok teroris” Gaza.
Tinjauan tersebut menemukan bahwa UNRWA lebih netral dibandingkan dengan kelompok PBB atau lembaga bantuan serupa lainnya. Namun kata laporan tersebut, masih ada “masalah terkait netralitas” misalnya staf yang mengungkapkan pandangan politik mereka secara terbuka.
PBB sedang menyelidiki tuduhan terpisah terhadap 12 staf yang dituduh oleh Israel. Setelah isu ini muncul pada Januari, UNRWA mengatakan pihaknya telah memecat sepuluh orang yang disebutkan namanya, sedangkan dua lainnya tewas.
ARAB NEWS | REUTERS
Pilihan editor: Penembakan Robert Fico, Tanggapan NATO hingga Kondisinya
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
