Malaysia Minta Swedia Tindak Surat Kabar Yang Mempublikasikan Karikatur Nabi Muhammad

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur – Kementerian Luar Negeri Malaysia meminta pemerintah Swedia bertindak melawan 3 surat kabar yang mempublikasikan karikatur yang menghina Nabi Muhammad. Dalam karikatur tersebut, tubuh Nabi Muhammad digambar menyerupai anjing.

    “Malaysia sangat mengutuk penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh 3 surat kabar Swedia pada 10 Maret 2010,” kata petugas kementrian Anifah Aman.

    Seperti dilaporkan hari ini, Ahad (14/3), Malaysia prihatin atas hinaan dan tindakan yang mencela umat Muslim dunia dengan mengatasnamakan kebebasan berkekspresi.

    “Tindakan itu sangat tidak bertanggung jawab, memprovokasi dan menyerang, karena itu Malaysia benar-benar tidak bisa menerimanya,” lanjut Anifah. “Malaysia berharap meminta pemerintah Swedia mengambil langkah-langkah melawan publikasi tersebut untuk mencegah terjadinya lagi tindakan tidak bertanggung jawab lainnya di masa datang.”

    Tak hanya pemerintahnya yang bereaksi. Partai konservatis Islam Malaysia sebelumnya mengatakan akan mengorganisir demontrasi dan mengirim sebuah surat protes ke kedutaan Swedia yang ada di Malaysia atas penerbitan karikatur itu.

    Kontroversi dimulai ketika harian regional Swedia mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad buatan Lars Vilk pada 2007. Karikatur itu mengundang protes yang disampaikan secara resmi oleh umat Muslim di beberapa negara seperti Mesir, Iran dan Pakistan. Ulah Vilks ini juga memicu sebuah kelompok jaringan Al-Qaidah membuat sayembara menghadiahi 100 ribu dolar bagi siapa saja yang berhasil membunuh Vilks.

    Pada 10 Maret lalu, karikatur itu kembali dipublikasikan oleh surat kabar Swedia setelah penangkapan 7 orang yang diduga berkomplot membunuh Vilks.


    STRAITS TIMES | SUNARIAH



     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.