Setelah Pemerintahan Jatuh, Belanda Gelar Pemilu 9 Juni  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende mengumumkan bahwa Partai Buruh keluar  dari koalisi, karena menentang permintaan NATO agar pasukan Belanda tinggal di Afghanistan hingga 2010.  AP/Evert-Jan Daniels

    Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende mengumumkan bahwa Partai Buruh keluar dari koalisi, karena menentang permintaan NATO agar pasukan Belanda tinggal di Afghanistan hingga 2010. AP/Evert-Jan Daniels

    TEMPO Interaktif, Amsterdam - Ratu Beatrix dari Belanda, Selasa waktu setempat memerintahkan pemilihan umum diselenggarakan pada 9 Juni mendatang menyusul jatuhnya pemerintahan koalisi akibat perdebatan panjang dan tak dicapainya kesepakatan memperpanjang misi militer negara itu di Afghanistan.

    Ratu mengatakan pemerintah sementara ini akan tetap memegang tampuk pemerintahan sampai pemilu, dan menunjuk sejumlah menteri baru, termasuk Jan Kees de Jager sebagai menteri keuangan.

    Beatrix telah bertemu dengan penasihat dan pemimpin politik dua hari setelah Partai Buruh keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah Sabtu lalu karena menentang perpanjangan misi militer di Afganistan.

    De Jager, 41, adalah kader Partai Kristen Demokrat yang cukup keras dalam mengejar pajak. Ia mantan eksekutif perusahaan teknologi informasi, pengguna twitter dan layanan media sosial lainnya, dan memiliki potensi sebagai menteri keuangan.

    Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Jan Peter Balkenende pun telah menyampaikan pengunduran diri 12 anggota kabinet dari Partai Buruh kepada Ratu Beatrix. Partai Buruh menarik dukungannya kepada koalisi pemerintah setelah meminta penarikan 1.950 tentara Belanda dari Afghanistan.

    Jajak pendapat awal menunjukkan partai Balkenende kemungkinan akan memenangkan pemilu, meskipun diperkirakan hanya akan menang tipis atas lawan-lawannya.

    REUTERS | HAYATI MAULANA NUR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.