Kamboja Isyaratkan Perbaiki Hubungan Dengan Thailand

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Kamboja Hun Sen berpidato saat membuka pertemuan tingkat menteri  ASEAN-Eropa ke 17 di Phnom Penh, Kamboja (28/5). Foto: AP/Heng Sinith

    Perdana Menteri Kamboja Hun Sen berpidato saat membuka pertemuan tingkat menteri ASEAN-Eropa ke 17 di Phnom Penh, Kamboja (28/5). Foto: AP/Heng Sinith

    TEMPO Interaktif, Jakarta -

    Kamboja – Warga Thailand, Siwarak Chothipong, kemarin membela diri di pengadilan Phnom Penh bahwa tidak benar dirinya telah memata-matai mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra saat berada di Kamboja

     

    Siwarak, 31 tahun, dituduh oleh pemerintah Kamboja menjadi mata-mata pemerintah Thailand yang bisa membahayakan keamanan nasional dan publik di Kamboja.

     

    Menurut pemerintah Kamboja, Siwarak, yang bekerja di perusahaan pelayanan lalu lintas udara milik Thailand di bandara Phnom Penh, telah mengumpulkan informasi soal jadwal penerbangan Thaksin dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah Thailand yang ingin mengekstradisi Thaksin.

     

    Seperti dilaporkan media setempat, Siwarak mengakui memang menjalin kontak dengan diplomat Thailand dan menanyakan tentang rencana perjalanan Thaksin. Namun informasi tersebut, ujarnya, tidak disampaikan kepada diplomat Thailand.

     

    Pada saat yang sama, pemerintah Kamboja menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima bantuan keuangan dari Thailand, kecuali tetangganya itu memperbaiki kembali hubungan diplomatiknya dengan Kamboja.

     

    Menurut Sekretaris Menteri Luar Negeri Thailand Chavanond Intarakomalyasut, sikap ini telah disampaikan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kepada Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva. Kepada Abhisit, Hun Sen meminta Thailand mengirim kembali duta besarnya ke Phnom Penh. Jika tidak, Kamboja tak akan menerima bantuan keuangan Thailand.

    ABC NEWS | BANGKOK POST | SUNARIAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.