TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin, yang bertindak atas nama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meminta agar Jaksa Agung Gali Baharav-Miara memulai investigasi kriminal terhadap Netanyahu dan Menteri Keamanan Yoav Gallant untuk menghindari kemungkinan surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), demikian laporan Channel 12 Israel.
Pada Mei, jaksa penuntut utama ICC, Karim Khan, mengatakan bahwa ia sedang mencari surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas kecurigaan kejahatan perang di Gaza.
Dalam sebuah langkah yang jarang terjadi, Netanyahu dan Levin meminta bantuan dari musuh bebuyutan mereka, Jaksa Agung Baharav-Miara, dan mendesaknya untuk membuka investigasi resmi terhadap Perdana Menteri dan Menteri Keamanannya.
Tujuannya adalah agar penyelidikan dapat diluncurkan dan ditutup dengan cepat, dengan laporan yang diserahkan kepada ICC, yang menunjukkan bahwa dakwaan telah diperiksa sebagaimana mestinya, demikian laporan tersebut.
Bagaimana cara kerjanya?
Menurut media Israel tersebut, manuver hukum ini berusaha memanfaatkan prinsip saling melengkapi, yang mengatur hubungan antara pengadilan nasional dan ICC.
Berdasarkan prinsip ini, ICC mengasumsikan yurisdiksi sekunder, hanya mengintervensi jika pihak yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu menuntut kejahatan. Oleh karena itu, dengan memulai penyelidikan domestik terhadap Netanyahu dan Gallant, ICC tidak dapat mengajukan surat perintah penangkapan terhadap mereka.
Langkah ini kabarnya didorong tekanan dari Khan, yang telah mendesak para hakim yang meninjau surat perintah penangkapan yang diusulkan terhadap Netanyahu, Gallant, dan para pemimpin Hamas untuk mempercepat keputusan mereka. Pada Agustus, Khan menggarisbawahi bahwa "penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam proses ini akan berdampak buruk pada hak-hak para korban."
Namun, Baharav-Miara menolak permintaan Levin dan Netanyahu, menolak untuk memulai apa yang ia anggap sebagai "investigasi palsu."
Ia meyakini bahwa hanya apa yang disebut sebagai "Komisi Penyelidikan Negara" - tingkat investigasi tertinggi di Israel - atas peristiwa 7 Oktober dan perang yang sedang berlangsung di Gaza yang dapat memenuhi persyaratan ICC, demikian laporan tersebut mengindikasikan.
