TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi Mongolia minggu depan meskipun negara itu adalah anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang mengeluarkan surat perintah penangkapannya tahun lalu.
Kunjungan yang dijadwalkan pada 3 September ini akan menjadi kunjungan pertama Putin ke negara anggota ICC sejak pengadilan yang berbasis di Den Haag tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Maret 2023 yang menuduh presiden tersebut melakukan deportasi ilegal terhadap anak-anak Ukraina ke Rusia dan wilayah yang dikuasai Rusia.
Pada Jumat, 30 Agustus 2024, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa "tidak ada kekhawatiran" atas kunjungan tersebut, demikian dilaporkan kantor berita pemerintah Rusia RIA Novosti.
Kunjungan tersebut dilakukan atas undangan dari Presiden Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh. "Kami melakukan dialog yang luar biasa dengan teman-teman kami dari Mongolia," kata Peskov.
Ketika ditanya apakah sudah ada diskusi dengan pihak berwenang Mongolia mengenai surat perintah ICC, Peskov mengatakan: "Jelas kunjungan ini, semua aspek dari kunjungan ini telah didiskusikan secara menyeluruh."
Di bawah Statuta Roma, perjanjian pendirian pengadilan, anggota ICC terikat untuk menahan tersangka yang telah dikeluarkan surat perintah penangkapan jika mereka menginjakkan kaki di negara mereka. Namun, pengadilan ini tidak memiliki mekanisme penegakan hukum.
Pada Jumat, Ukraina meminta Mongolia untuk menangkap Putin ketika ia mengunjungi negara tersebut.
"Pihak Ukraina berharap Pemerintah Mongolia menyadari fakta bahwa Vladimir Putin adalah penjahat perang," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan, dan menambahkan "kami menyerukan kepada pihak berwenang Mongolia untuk melaksanakan surat perintah penangkapan internasional yang mengikat."
Putin telah menghindari perjalanan ke negara-negara anggota ICC sejak surat perintah, yang ia anggap "batal demi hukum", dikeluarkan. Tahun lalu, ia melewatkan pertemuan puncak blok negara berkembang BRICS, yang meliputi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, di Johannesburg.
Anggota ICC, Afrika Selatan, melobi Moskow selama berbulan-bulan agar Putin tidak hadir untuk menghindari dampak diplomatik, dan mengumumkan bahwa negara-negara tersebut telah mencapai "kesepakatan bersama" agar pemimpin BRICS tersebut tidak menghadiri pertemuan tersebut.
Armenia membuat Rusia jengkel tahun lalu karena keputusannya untuk bergabung dengan ICC, yang menambah ketegangan di antara kedua sekutu lama ini.
Namun, para pejabat Armenia dengan cepat berusaha meyakinkan Rusia bahwa Putin tidak akan ditangkap jika ia memasuki negara itu.
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan Maret tahun lalu terhadap Putin, menuduhnya melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak-anak dari Ukraina secara ilegal. Kremlin menampik tuduhan itu, dan mengatakan bahwa tuduhan itu bermotif politik.
Surat perintah tersebut mewajibkan 124 negara anggota Mahkamah, termasuk Mongolia, untuk menangkap Putin dan menyerahkannya ke Den Haag untuk diadili jika ia menginjakkan kaki di wilayah mereka.
AL JAZEERA | REUTERS
Pilihan Editor: Pertama Sejak Digunakan untuk Gempur Rusia, Jet Tempur F-16 Ukraina Jatuh Tewaskan Pilot
