TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi prihatin dengan kondisi yang sedang berkembang di Myanmar di saat ini. Sebab jumlah konflik semakin meningkat dan banyak kegiatan yang sifatnya ilegal terjadi di Myanmar, termasuk traffiking in-person.
"Jadi online scamming dan lain sebagainya, itu banyak yang beroperasi dari Myanmar," kata Retno.
Sementara terkait five points of consensus, Indonesia mengakui belum ada implementasi yang signifikan dari five points consesnsus. Oleh karena itu, Indonesia memandang perlu digelar pertemuan dan meningkatkan kehadiran Myanmar khususnya di tingkat KTT ASEAN dan tingkat menteri luar negeri mengingat selama ini Myanmar hanya diwakili oleh wakil non-political level, tidak pada level politik.
"Misalnya kemarin pada pertemuan para menteri luar negeri yang hadir adalah permanent secretary dari Kementerian Luar Negeri, di mana itu adalah birokrat. Jadi non-politikal level," kata Retno.
Indonesia berusaha bahu-membahu membantu ASEAN yang saat ini keketuaan dipegang oleh Laos. Contohnya membantu Keketuaan ASEAN agar five points of consensus dapat dijalankan Myanmar.
Sebelumnya pada Jumat 9 Agustus 2024, utusan khusus Cina bertemu dengan Min Aung Hlaing Ketua Junta Myanmar untuk membicarakan "perdamaian dan stabilitas" di sepanjang perbatasan bersama kedua negara. Hal ini dilakukan beberapa hari setelah pemberontak etnis merebut komando militer regional.
Negara bagian Shan di utara Myanmar telah menjadi lokasi bentrokan berulang sejak akhir Juni, setelah kelompok pemberontak etnis memperbarui serangan terhadap militer di sepanjang jalan raya perdagangan penting menuju Negeri Tirai Bambu. Cina adalah sekutu utama dan pemasok senjata bagi junta, tetapi para analis mengatakan Beijing juga memelihara hubungan dengan kelompok etnis bersenjata di Myanmar yang menguasai wilayah di dekat perbatasannya.
Minggu lalu, aliansi kelompok pemberontak etnis merebut komando militer di timur laut kota Lashio, yang dihuni sekitar 150.000 orang. Perebutan komando regional tersebut - yang pertama oleh penentang junta sejak kudeta militer 2021 - telah memicu kritik publik yang jarang terjadi terhadap para jenderal tinggi oleh para pendukungnya.
Menurut junta dan kelompok penyelamat lokal, puluhan warga sipil Myanmar tewas atau terluka dalam pertempuran baru-baru ini. Daerah perbatasan Myanmar adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis bersenjata yang telah memerangi militer Myanmar sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948 untuk mendapatkan otonomi dan kendali atas sumber daya yang menguntungkan.
Beberapa di antaranya memberikan perlindungan dan pelatihan kepada "Pasukan Pertahanan Rakyat" baru yang muncul untuk memerangi militer setelah militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dalam kudeta 2021.
Pilihan editor: Amuk Massa Bidik Minoritas, Warga Muslim Jaga Kuil Hindu hingga Gereja di Bangladesh
