TEMPO.CO, Jakarta - Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB, pada Senin, 8 Juli 2024, mengutuk Israel karena membungkam laporan media Barat mengenai kejahatan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
"Apa yang tidak ingin dilihat oleh para jurnalis internasional? Betapa jauh lebih buruk dari yang selama ini diberitakan adalah genosida yang telah dilakukannya di Gaza," kata Albanese dalam sebuah tulisan di X.
Baca juga:
"Kemanusiaan, bangunlah!" seru Albanese dalam sebuah postingan X lainnya, menyatakan bahwa diamnya media Barat terhadap genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan penindasan warga Palestina di bawah pemerintahan Israel tidak berarti bahwa kekejaman ini telah berhenti.
Dalam pesannya, Albanese membagikan sebuah pernyataan dari Foreign Press Association yang mengutuk larangan akses media internasional ke Gaza dan mempertanyakan apa yang coba disembunyikan oleh Israel di wilayah Palestina.
Parlemen Israel pada 26 Juni 2024, mengajukan rancangan undang-undang yang akan memberikan pemerintah kekuasaan permanen untuk melarang media asing beroperasi di negara itu hingga tiga bulan sekaligus.
Para anggota parlemen memberikan suara 51-36 untuk menyetujui pembacaan awal dari apa yang disebut "Undang-Undang Al Jazeera," yang akan memungkinkan pihak berwenang untuk menutup lembaga penyiaran yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Undang-undang sementara yang baru saja diberlakukan, yang akan berakhir pada 31 Juli, memungkinkan pemerintah untuk memblokir siaran selama 45 hari. Salah satu larangan yang diberlakukan terhadap Al Jazeera akan berakhir pada akhir Juli.
Jika berhasil melewati tiga kali pembacaan di Knesset yang diperlukan untuk menjadi undang-undang, RUU baru yang ditulis oleh anggota parlemen dari partai Likud, Ariel Kallner, akan menjadikan undang-undang tersebut permanen dan memperpanjang durasi pelarangan menjadi 90 hari yang dapat diperpanjang.
Pemerintah Israel menggunakan undang-undang sementara yang ada untuk memberlakukan larangan terhadap lembaga penyiaran Qatar, Al Jazeera, pada Mei lalu, dengan alasan keamanan nasional. Pemerintah menutup kantor penyiaran di Israel dan membatasi akses publik ke situs webnya. Keputusan tersebut memicu protes internasional dan Al Jazeera mengutuk larangan tersebut sebagai "serangan terang-terangan terhadap kebebasan pers."
Pihak berwenang Israel juga menggunakan undang-undang sementara yang ada untuk menyita peralatan milik kantor berita, sebuah keputusan yang dengan cepat dibatalkan setelah adanya intervensi dari Amerika Serikat.
"Saya mendukung kebebasan pers dan media, namun tidak dengan mengorbankan keselamatan tentara dan warga negara kami," tulis Kallner setelah pemungutan suara.
"Tujuan utamanya adalah untuk melindungi tentara kami di garis depan dan mencegah entitas media yang tidak bersahabat beroperasi di Israel."
Selain mencegah media Barat meliput kejahatan Israel di Gaza, satu-satunya wartawan yang melaporkan dari dalam Jalur Gaza adalah warga Palestina, yang menjadi target dan dibunuh. Pada 6 Juli, lima wartawan termasuk di antara mereka yang terbunuh dalam serangan pendudukan di Kota Gaza dan kamp al-Nusairat dalam kurun waktu 12 jam. Wartawan dianggap sebagai warga sipil yang dilindungi dan dilarang menjadi sasaran langsung dalam serangan di bawah hukum kemanusiaan internasional.
