TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Kamis, 8 Februari 2024, mengumumkan pemerintah Israel berencana membatalkan pengecualian pajak bagi badan bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA).
“Israel tidak akan memberikan keringanan pajak kepada para pembantu teroris,” kata Smotrich di media sosial X.
UNRWA mendapatkan beberapa keringanan karena statusnya sebagai badan PBB. Di antaranya pembebasan bea cukai dan pajak atas produk impor untuk operasi badan tersebut, pembebasan penuh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor produk dan pajak pembelian atas pembelian bahan bakar untuk keperluan organisasi, termasuk pembebasan pajak biru.
Anggaran pengeluaran UNRWA di Gaza dan Tepi Barat diperkirakan sekitar US$600 juta (Rp9,3 triliun) per tahun. Menurut The Jerusalem Post, Pemerintah Israel diproyeksi akan merampungkan urusan pembatalan pengecualian pajak badan tersebut dalam beberapa hari mendatang.
Keputusan ini datang setelah Israel menuding sejumlah staf UNRWA terlibat dalam serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, yang menewaskan 1.139 orang dan menyandera 250 orang lainnya. Israel menuding sebanyak 12 orang dari 13 ribu staf UNRWA terlibat dalam serangan yang menewaskan 1.139 orang dan menyandera ratusan lainnya tersebut.
Informasi itu berasal dari berkas intelijen Israel sebanyak enam halaman yang isinya tudingan 190 staf UNRWA merangkap sebagai milisi Hamas atau Jihad Islam Palestina (PIJ). Imbasnya, negara-negara donor menarik pendanaan mereka dari badan bantuan tersebut. Berdasarkan data UN Watch per 30 Januari 2024, sebanyak 18 negara telah menghentikan aliran dana mereka ke badan tersebut.
UNRWA mengatakan mereka sedang menyelidiki tuduhan ini. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 5 Februari 2024, menunjuk kelompok peninjau independen untuk menilai apakah UNRWA berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan netralitas dan menanggapi tuduhan pelanggaran serius.
Kelompok peninjau akan mulai bekerja pada 14 Februari 2024 dan diharapkan menyerahkan laporan sementara kepada Sekjen Guterres pada akhir Maret 2024, dengan laporan akhir diharapkan selesai pada akhir April 2024.
Beberapa negara termasuk Indonesia mengkritik keputusan negara-negara donor menarik dana mereka dari UNRWA, dengan menyebut langkah itu sebagai hukuman kolektif bagi rakyat Palestina di Gaza. Warga Gaza masih mengalami pembombardiran oleh pasukan Israel sejak Oktober 2023, yang telah menewaskan setidaknya 27.708 orang dan membuat 67.147 lainnya luka-luka. Apabila para donor tidak melanjutkan pendanaan dengan penuh dan segera, UNRWA mengatakan mereka bisa kehabisan sumber daya pada akhir Februari 2024.
ANADOLU | THE JERUSALEM POST
Pilihan editor: UNRWA Ingatkan Lebih Banyak Warga Gaza bisa Meninggal tanpa Air Bersih
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
