TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Pakistan pada Senin, 22 Agustus 2022 mendakwa Imran Khan dengan undang-undang anti-teror. Langkah itu diambil otoritas keamanan beberapa hari setelah mantan Perdana Menteri Pakistan itu, dianggap menyerang polisi dan seorang petugas di pengadilan pada rapat umum besar-besaran di Ibu Kota Islamabad.
Dakwaan ini juga berselang sehari setelah badan pengatur media utama Pakistan memberlakukan larangan pidato Khan. Sebab pidato itu dianggap menyebarkan kebencian terhadap lembaga dan pejabat negara. Ketegangan politik setelah terbitnya kebijakan itu pun makin meningkat.
Dalam pidatonya pada Sabtu, 20 Agustus 2022, Khan berjanji menuntut aparat kepolisian dan seorang hakim hakim. Khan juga menyebut seorang pembantu dekatnya, disiksa setelah ditangkap.
Khan mengkritik kritik lembaga-lembaga negara di rapat umum pada Minggu, 21 Agustus 2022, dengan mempertanyakan netralitas kepolisian.
“Pada 25 Mei ketika polisi melakukan kekerasan terhadap kami, saya diberitahu oleh orang dalam bahwa polisi bertindak di bawah perintah dari atas, yang berarti mereka berada di bawah tekanan netral untuk memukuli pekerja PTI [Pakistan Tehreek-e-Insaf]. Apakah yang netral benar-benar netral?,” kata Khan dalam unjuk rasa di Rawalpindi.
Sebelumnya, Khan membuat pidato berapi-api yang menyerukan Pakistan agar menggelar pemilu baru, tepatnya setelah ia digulingkan dari kekuasaan pada April 2022 melalui pemungutan suara parlemen.
Khan terancam di penjara atas dakwaan baru, yang menuduhnya telah mengancam aparat kepolisian dan hakim. Namun, Khan belum ditangkap atas tuduhan-tuduhan yang diarahkan padanya.
Di bawah sistem hukum Pakistan, polisi biasanya mengajukan laporan informasi pertama (FIR) tentang tuduhan terhadap seorang terdakwa kepada hakim. Atas laporan itu, penyelidikan lanjutan dilakukan. Tahap terakhir, polisi menangkap dan menanyai tersangka.
Laporan terhadap Khan termasuk kesaksian dari Hakim Ali Javed, yang menggambarkan berada di rapat umum Islamabad dan mendengar Khan mengkritik inspektur jenderal polisi Pakistan dan hakim lainnya.
Javed menyebut Khan berkata: “Anda juga bersiap-siap untuk itu, kami juga akan mengambil tindakan terhadap Anda. Kalian semua pasti malu.”
Partai PTI Khan mengunggah video yang menunjukkan para pendukung Khan berjaga di rumah Khan agar polisi tidak menangkapnya. Ratusan orang masih berada di sana pada Senin pagi, 22 Agustus 2022.
“Jika Imran Khan ditangkap, kami akan mengambil alih Islamabad dengan kekuatan rakyat,” seorang mantan menteri di kabinetnya, Ali Amin Gandapur, mengancam di Twitter.
Ajudan Khan lainnya, Fawad Chaudhry, mengatakan kepada wartawan di luar pengadilan Islamabad kalau partainya telah mengajukan jaminan untuk Khan sebelum kemungkinan terjadi penangkapan padanya.
AL JAZEERA | REUTERS
Baca juga: Imran Khan Kena Tuduhan Penistaan Agama
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
