TEMPO.CO, Jakarta - Penangkapan pengunjuk rasa di Belarus oleh pemerintahan Alexander Lukashenko memicu reaksi keras dari Uni Eropa. Dikutip dari kantor berita Reuters, Uni Eropa akan mencoba memperkuat tekanan ke Belarus untuk memicu perubahan di sana.
"Pemerintah Jerman tengah berdikusi dengan rekan-rekan di Uni Eropa untuk menambah pembatasan sekaligus meningkatkan tekanan ke Belarus," ujar pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Jerman, dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 16 November 2020.
Pembatasan atau hukuman tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Jerman, bisa dijatuhkan kepada individu ataupun perusahaan. Adapun pemberian hukuman difokuskan kepada mereka yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia di Belarus.
Diberitakan sebelumnya, lembaga pemantau Hak Asasi Manusia di Belarus, Viasna, mengungkapkan bahwa sekitar seribu pengunjuk rasa telah ditangkap aparat Presiden Alexander Lukahsenko dalam demonstrasi terbaru. Penangkapan tersebut merupakan jumlah terbesar yang pernah dilaporkan di Belarus sejak unjuk rasa anti-pemerintah digelar Agustus lalu.
Apabila semua penangkapan ditotal, Viasna menyebut ada 25 ribu pengunjuk rasa serta aktivis yang telah ditahan. Angka itu, menurut Viasna, berpotensi bertambah mengingat Alexander Lukashenko belum menunjukkan tanda-tanda akan tunduk pada pergerakan rakyat yang sudah berlangsung belasan pekan.
Unjuk rasa itu sendiri dipicu kemenangan Alexander Lukashenko pada pemilu terakhir Belarus. Warga menyakini Alexander Lukashenko telah bermain curang untuk mempertahankan kuasanya yang sudah berjalan 26 tahun. Alexander Lukashenko bersikeras bahwa dirinya menang secara jujur dan adil atas lawannya, Svetlana Tikhanouskaya.
Belakangan, Svetlana kabur ke Lithuania karena merasa nyawanya terancam di Belarus. Ia pun sudah dicap sebagai buron oleh pemerintahan Alexander Lukashenko.
Per berita ini ditulis, sudah ada beberapa pejabat Belarus yang dikenai sanksi individu oleh Uni Eropa. Alexander Lukashenko adalah salah satunya di mana ia tak akan bisa berkunjung ke negara-negara Eropa lainnya ataupun mengakses asetnya di sana.
ISTMAN MP | REUTERS
