Rusia Menolak Permintaan Trump untuk Tarik Pasukan dari Venezuela

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat Rusia terlihat mendarat di Bandara Simon Bolivar, Caracas, Venezuela. Reuters

    Pesawat Rusia terlihat mendarat di Bandara Simon Bolivar, Caracas, Venezuela. Reuters

    TEMPO.CO, Moskow – Pemerintah Rusia menolak permintaan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menarik pasukan dari Venezuela.

    Baca:

    Ini terkait pengiriman sekitar seratus anggota pasukan khusus Rusia ke Venezuela, yang tiba pada Sabtu pekan lalu. Pasukan ini didukung kargo peralatan sebanyak 35 ton.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Maria Zakharova, seperti dilansir CBS, Rabu, 27 Maret 2019, mengatakan,”Kehadiran personel Rusia di Venezuela mengikuti aturan konstitusi negara sosialis itu. Ini juga sejalan dengan kerja sama militer kedua negara.” Sehingga, ini tidak membutuhkan persetujuan dari Majelis Nasional di Venezuela yang dikontrol oposisi.

    Baca:

    Zakharova juga mengecam pernyataan Trump dan meminta AS untuk terlebih dulu menghormati janjinya untuk menarik pasukan dari Suriah.

    Dia juga mengatakan AS meneruskan retorika agresif terhadap Venezuela dan secara terbuka mencoba melakukan kudeta. Zakharova juga menyebut kongres AS sedang menggarap cepat undang-undang untuk mengenakan sanksi kepada Venezuela dan Rusia. “Namun, Moskow sudah terbiasa dengan sanksi dan tidak lagi memperhatikannya,” kata dia.

    Baca:

    Zakharova juga menekankan Venezuela adalah negara berdaulat dan anggota PBB. Sehingga, negara itu memiliki kedaulatan setara dengan AS. “Kami ingin mengingatkan para politisi AS bahwa mereka hidup di abad 21 dan bukan di abad 19,” kata dia.

    Presiden Trump, yang menerima istri dari tokoh oposisi Juan Guaido, mengatakan kepada media di Ruang Oval, Gedung Putih, Amerika, bahwa Rusia harus keluar dari Venezuela. "Semua opsi terbuka untuk membuat itu terjadi," kata dia. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.