Senjata AS Diduga Disalahgunakan Koalisi Arab dalam Perang Yaman

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arab Saudi diduga kuat telah merekrut anak-anak dari Darfur, Sudan, untuk berada di garda depan perang Yaman. Sumber: Nael Shyoukhi/Reuters/aljazeera.com

    Arab Saudi diduga kuat telah merekrut anak-anak dari Darfur, Sudan, untuk berada di garda depan perang Yaman. Sumber: Nael Shyoukhi/Reuters/aljazeera.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Arab Saudi dan koalisinya diduga memberikan senjata AS ke pejuang afiliasi Al Qaeda, milisi Salafi garis keras dan faksi milisi lain yang melakukan kejahatan perang dalam perang Yaman.

    Laporan investigasi CNN, yang dikutip pada 6 Februari 2019, bahkan menyebut senjata AS digunakan oleh pemberontak dukungan Iran. Ini berpotensi Iran bisa saja mengadopsi teknologi militer AS.

    Baca: Mereka yang Bertempur di Perang Yaman

    Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah pemain utama dalam perang Yaman dan menggunakan senjata produksi AS, untuk mempersenjatai milisi proksinya.

    Pengalihan peralatan militer ke pihak ketiga melanggar ksepakatan penjualan senjata dengan AS, menurut Departemen Pertahanan AS. Dephan mengkonfirmasi tengah menyelidiki laporan investigasi CNN ini.

    Ada dua pertanyaan yang mencuat terkait temuan ini, yakni AS telah kehilangan pengawasan terhadap sekutu mereka dalam perang, dan apakah Saudi cukup bertanggung jawab untuk membeli persenjataan AS. Faktanya, senjata As adalah instrumen serangan koalisi Arab yang menyebabkan warga sipil tewas.

    Gambar dari rekaman video yang diperoleh dari Arab 24 memperilhatkan pasukan yang dipimpin koalisi Arab berkumpul untuk merebut kembali bandara internasional kota pelabuhan Hodeida, Yaman, dari pemberontak Syiah Houthi pada Sabtu, 16 Juni 2018.[Arab 24 via AP]

    Tahun 2015 adalah ketika koalisi Arab meluncurkan kampanye militer untuk mengusir pemberontak Houthi proksi Iran dari ibu kota dan mengukuhkan kembali pemerintahan Presiden Abdu Rabu Mansour Hadi. Sejak itu Yaman terbelah, dan aliran senjata masuk, bukan cuma senjata ringan tetapi roket antitank, kendaraan lapis baha, laser pendeteksi panas dan artileri.

    Sejak itu sejumlah "perlatan militer Amerika yang cantik", mengutip julukan yang disematkan oleh Trump, dialihtangankan, dijual, dicuri, atau ditinggalkan selama konflik.

    Baca: Kenapa Yaman Dilanda Perang?

    Para pemimpin milisi memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh perangkat keras militer sebagai imbalan bagi tenaga kerja untuk memerangi milisi Houthi. Pedagang senjata telah berkembang, dengan pedagang menawarkan untuk membeli atau menjual apa pun, dari senapan buatan AS sampai tank, kepada penawar tertinggi.

    Dalam laporan Reuters, Amnesty International juga menuduh Uni Emirat Arab mengalihkan senjata yang diberikan oleh negara-negara Barat, terutama AS, dan lainnya ke "milisi yang tidak bertanggung jawab yang dituduh melakukan kejahatan perang" di Yaman.

    "Pasukan Emirati menerima senjata bernilai miliaran dolar dari negara-negara Barat dan lainnya, hanya untuk memasoknya ke milisi di Yaman yang tidak menjawab siapa pun dan diketahui melakukan kejahatan perang," kata Amnesty International.

    Kantor media pemerintah UEA tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Amnesty International.

    Baca: Arab Saudi Diduga Rekrut Anak-anak Sudan Berperang di Yaman

    UEA telah melatih dan mempersenjatai ribuan pejuang Yaman, sebagian besar di provinsi selatan dan wilayah pesisir barat, sebagai bagian dari pasukan yang memerangi Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah perkotaan termasuk ibu kota Sanaa dan pelabuhan utama Hodeidah.

    Kelompok-kelompok HAM menuduh kedua belah pihak dalam konflik melakukan kemungkinan kejahatan perang, termasuk penyalahgunaan tahanan, tuduhan yang ditolak oleh pihak-pihak yang bertikai.

    Amnesty International meminta negara-negara untuk menangguhkan penjualan senjata kepada pihak-pihak yang bertikai di Yaman sampai "tidak ada lagi risiko yang substansial" mereka dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter atau hak asasi manusia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perolehan Kursi DPR Pemilu 2019, Golkar dan Gerinda di Bawah PDIP

    Meski rekapitulasi perolehan suara Golkar di Pileg DPR 2019 di urutan ketiga setelah PDIP dan Gerindra, namun perolehan kursi Golkar di atas Gerindra.