Duterte: Genosida di Myanmar, Filipina Buka Pintu untuk Rohingya

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Rodrigo Duterte sedang berbincang dengan anggota kabinetnya. Rabu, 4 April 2018. Rchard Madelo/Presidential Photo

    Presiden Rodrigo Duterte sedang berbincang dengan anggota kabinetnya. Rabu, 4 April 2018. Rchard Madelo/Presidential Photo

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menyatakan genosida terjadi di Myanmar. Untuk itu ia bersedia menerima pengungsi Rohingya yang menjadi target genosida. 

    Saat berpidato di Istana Kepresidenan pada Kamis, 5 April 2018, Duterte  menyatakan simpatinya atas nasib para pengungsi Rohingya dan bersedia memberikan bantuan.

    Baca: Filipina Tolak Resolusi PBB Soal Myanmar, Duterte Tuai Kecaman

    "Saya benar-benar bersimpati dengan nasib penduduk desa, saya bersedia menerima pengungsi Rohingya, dan saya berharap Eropa akan melakukan hal yang sama," katanya.

    Duterte juga mengkritik komunitas internasional karena tidak bisa menyelesaikan masalah di Myanmar.

    Baca: Filipina: Dana Bantuan ASEAN untuk Rohingya

    "Mereka bahkan tidak bisa memecahkan Rohingya. Itulah genosida, jika boleh saya katakan demikian," kata Duterte.

    Sekitar 700 ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh setelah operasi militer di negara bagian Rakhine pada 25 Agustus tahun 2017. 

    Menanggapi pernyataan Duterte, juru bicara pemerintah Zaw Htay mengatakan, komentar Duterte tidak mencerminkan situasi sebenarnya.

    Baca: Soal Rohingya, Duterte Beri Saran ke Suu Kyi: Abaikan Aktivis HAM

    "Dia tidak tahu apa-apa tentang Myanmar. Ini adalah sikap normal dari individu yang suka berbicara tentang apa pun," katanya.

    Sebelum Rodrigo Duterte, PBB dan penggiat HAM internasional terlebih dahulu telah menuduh Myanmar melakukan pembasmian etnis atau genosida terhadap Rohingya.

    REUTERS|GMA NEWS|STRAITS TIMES


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.