Soal Rohingya, Duterte Beri Saran ke Suu Kyi: Abaikan Aktivis HAM

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengenakan topeng tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi saat aksi teatrikal sebagai bentuk solidaritas bagi umat muslim Rohingya di depan Gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 4 September 2017. Mereka menuntut pemerintah lebih tegas dalam bersikap dengan mendesak Myanmar keluar dari ASEAN. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengenakan topeng tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi saat aksi teatrikal sebagai bentuk solidaritas bagi umat muslim Rohingya di depan Gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 4 September 2017. Mereka menuntut pemerintah lebih tegas dalam bersikap dengan mendesak Myanmar keluar dari ASEAN. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rodrigo Duterte menyarankan Aung San Suu Kyi untuk mengabaikan keluhan para aktivis hak asasi manusia yang mengkritiknya dalam menangani etnis muslim Rohingya. Presiden Filipina itu mengungkapkan tentang sarannya itu dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN-India di New Delhi, India, Jumat, 26 Januari 2018.

    "Dia telah mengeluh bahwa kami sedang berbicara tentang negara kami, kepentingan negara kami, negara kami, dan saya katakan, ‘Abaikan aktivis HAM. Mereka membuat keributan saja’," kata Duterte dalam forum pertemuan itu.

    Baca: Surat Terbuka Peraih Nobel Kritik Aung San Suu Kyi Soal Rohingya  

    Duterte tidak menjelaskan kapan sebenarnya dia memberikan saran untuk mengabaikan aktivis HAM kepada Suu Kyi. Dia juga tidak menjelaskan tanggapan pemimpin gerakan demokrasi Myanmar itu atas sarannya tersebut.

    Pernyataan Presiden Filipina itu bertepatan dengan sehari setelah mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bill Richardson, mengkritik Suu Kyi yang dinilai tidak punya moral dalam kepemimpinannya.

    Baca: Kritik Rohingya Meluas, Oxford Turunkan Potret Aung San Suu Kyi

    Richardson masuk dalam komisi yang dibentuk mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, untuk membantu menangani masalah Rohingya di Myanmar. Namun ia mundur dari komisi itu pada Kamis, 25 Januari 2018. Richardson beralasan, komisi itu hanya dijadikan skuad penggembira untuk kebijakan pemerintah.

    Menurut badan PBB untuk pengungsian, IOM, Sejak Agustus 2017, lebih dari 688 ribu orang Rohingya menyeberang ke perbatasan Myanmar menuju Bangladesh. Mereka dibunuh, diperkosa, dan mengalami penindasan oleh militer Myanmar.

    Baca: Sikap Diam ASEAN atas Rohingya Untungkan Aung San Suu Kyi

    Duterte sendiri menuai banyak kritik dan kecaman dari sejumlah organisasi HAM dan PBB atas tindakan brutal operasi membasmi perdagangan narkoba di Filipina.

    Kebijakan Rodrigo Duterte dalam memberangus narkoba dimulai pada Juni 2016 serta telah memakan 3.400 korban yang terdiri atas pedagang dan pengguna narkoba. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.