Mahmud Zahar: Abbas Boneka Israel

TEMPO Interaktif, Jakarta:Konflik Hamas dan Fatah tampaknya kian memanas setelah Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas mengeluarkan dekrit yang mengubah undang-undang pemilu, awal pekan ini. Aturan baru tak hanya membuat Hamas sulit meraih kemenangan, tapi terancam tak bisa ikut dalam pesta demokrasi berikutnya. Undang-undang yang baru mensyaratkan, kandidat anggota parlemen dari daftar nasional dan tidak lagi menggunakan sistem distrik. Dalam pemilu l2006 lalu, Hamas menguasai hasil pemilihan di tingkat distrik. Saat ini secara keseluruhanHambatan paling berat yang bisa menggagalkan keikutsertaan Hamas dalam pemilu adalah kandidat partai harus memiliki wakil di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan mengakui semua perjanjian yang sudah dicapai dengan Israel. Kedua elemen ini tak dimiliki Hamas. Bahkan organisasi yang dicap sebagai kelompok teroris ini sama sekali tak mau mengakui keberadaan Israel. Tentu saja, langkah Abbas ini membuat dongkol para pemimpin Hamas, tak terkecuali Mahmud Zahar. Di mata pendiri Hamas ini, Abbas yang dikenal dengan panggilan Abu Mazin hanyalah kaki tangan Amerika Serikat dan Israel. Kepada Tempo, Kamis lalu, mantan menteri luar negeri pada kabinet Hamas pertama ini juga bercerita soal kondisi terakhir di Jalur Gaza, wilayah yang sepenuhnya dikuasai Hamas sejak 14 Juni lalu. Berikut penuturan Zahar saat dihubungi Faisal Assegaf melalui telepon selulernya:Bagaimana komentar Anda soal perubahan undang-undang pemilu?Keputusan Abbas itu sangat sulit dan tidak realistis. Keputusan itu juga dilakukan secara sepihak dan sama sekali tidak mendapatkan dukungan rakyat. Menurut Anda, kenapa Abbas mengambil inisiatif itu?Ia menyadari kami berhasil mematahkan dominasi mereka dalam pemilu ltahun lalu. Karena tak yakin, mereka berusaha menghalangi kami ikut kembali dalam pemilu. Apa yang dilakukan Abbas hanya untuk memenuhi keinginan Amerika dan Israel. Ia tak ubahnya boneka bagi kedua negara itu. Apa yang akan Anda lakukan jika Hamas memang nantinya tak bisa ikut pemilu?Bagi kami pemilu itu tidak sah. Ia tidak bisa melaksanakan hal itu tanpa dukungan seluruh rakyat Palestina, termasuk dari Jalur Gaza. Pemerintahan darurat saat ini pun tidak sah karena tidak mendapat dukungan rakyat. Kami akan tetap mengontrol seluruh wilayah Jalur Gaza. Bagaimana kondisi Gaza saat ini?Kondisi saat ini lebih baik ketimbang sebelumnya. Aparat keamanan dan pemerintahan sudah mulai bekerja. Orang-orang yang korup sudah kita singkirkan. Kini masyarakat hidup dalam damai dan tidak lagi ketakutan. Hanya saja kami masih dibelit persoalan ekonomi karena semua pintu perbatasan ditutup oleh Israel.